Menuju agenda Musyawarah Nasional, ada saja tuduhan diarahkan kepada Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.
Baru saja Airlangga dituduh menabrak aturan dasar dan rumah tangga (AD/ART) partai. Sebut saja perombakan struktur DPP Partai serta penentuan pelaksanaan musyawarah nasional (munas) yang sejauh ini belum melewati rapat pleno.
"Pasti melanggar AD/ART itu, akan terjadi gugat-menggugat nanti di Mahkamah Partai atau pengadilan dan ujungnya perpecahan," kata Ketua DPP Partai Golkar, Lawrence Siburian, dalam diskusi bertajuk "Ngebut Munas Parpol, Jelang Kabinet Baru" di Jalan Wahid Hasyim, kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (20/7).
Menurut Lawrence, Munas Golkar seharusnya dilaksanakan Oktober 2019. Namun Airlangga ingin menyelenggarakan Munas pada Desember 2019 tanpa keputusan rapat pleno.
"Sudah sekian lama selesai Pilpres, tidak ada pleno. Bahkan struktur diusulkan diubah. Ini artinya apa? Jangan-jangan takut kalau pleno, ada voting, kalah. Sedangkan ini bertentangan dengan AD/ART dan ini akibat fatal bisa terjadi perpecahan. Itu harus diselesaikan pertama," lanjutnya.
Dengan munculnya potensi perpecahan, Lawrence menuduh semangat Airlangga berbanding terbalik dengan keinginan Presiden Jokowi yang menginginkan Golkar tetap damai.
"Sudah cukup terakhir Nasdem yang lahir dari perpecahan Golkar," ucap Lawrence.
Di samping itu, kata Lawrence, sebagian kader Golkar mengkritik Airlangga yang tidak menyentuh internal partai hingga ke akar rumput. Airlangga juga dianggap tidak menyentuh elemen utama Golkar yang memiliki sepuluh organisasi sayap.
"Golkar bukan satu, tapi sepuluh kekuatan. Ajaklah semua berbicara dan pilihlah yang terbaik," saran Lawrence.
Ia membandingkan kepemimpinan Airlangga dengan beberapa pendahulunya, seperti Akbar Tanjung yang rela menginap di sejumlah daerah serta menemui kader di akar rumput untuk memenangkan Golkar.
Perolehan suara Golkar di Pileg 2019 menjadi bukti kegagalan Airlangga. Berdasarkan rekapitulasi akhir KPU, Golkar meraih 12,3 persen. Golkar berada di bawah PDIP dan Gerindra dalam hal raihan suara nasional. Kursi di parlemen Senayan juga berkurang dari 91 kursi menjadi 85 kursi. Perolehan itu jauh dari target sebesar 110 kursi.
"Karena itu, kami perlu evaluasi. Bukan persoalan Airlangga-nya, tapi kenapa bisa seperti itu? Mungkin salah memilih pemimpin, salah susun program, dan lain-lain. Karena pertarungan sesungguhnya adalah (Pemilu) 2024," tegasnya.
