Menjadikan Danau Toba Setara Bali

SIAPAPUN yang saya temui, baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik yang sudah berkunjung, semua berpendapat bahwa Danau Toba memiliki alam sangat-sangat menakjubkan dan luar biasa indahnya.

Ini karunia luar biasa dari Tuhan bagi Indonesia, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan Danau Toba. Untuk itu, Danau Toba harus kita rawat dan kelola dengan sangat serius, tentu tetap berbasis pada kearifan lokal agar mimpi kita menjadikan wilayah ini sebagai kawasan destinasi wisata bertaraf internasional segera terealisasi. Jika mimpi ini dapat terwujud, konsekuensi logisnya dipastikan mampu mendorong kemajuan SDM dan peningkatan pendapatan masyarakat di kawasan ini dipastikan meningkat sangat pesat.

Karena itu, sangat tepat pemerintahan Jokowi periode pertama menetapkan Danau Toba salah satu dari lima prioritas “Bali baru”. Salah satu bukti keseriusan pemerintah pusat membangun destinasi wisata tersebut, pekan yang lalu Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas pengembangan lima destinasi pariwisata prioritas (15/7/2019). Danau Toba salah satu di dalamnya yang dibahas.

Hanya saja, kapan Danau Toba setara dengan “saudara kandungnya”, Bali, sebagai destinasi wisata berkelas dunia? Jawaban biasanya normatif, lebih cepat lebih baik. Lalu, kapan? Pembangunan Danau Toba sebagai destinasi berkelas dunia seperti Bali, pasti bisa dipercepat dengan program akselarasi di semua bidang, baik pembangunan infrastruktur, seni budaya, dan sosial.

Sebulan yang lalu, tepatnya 16 hingga 19 Juni 2019 saya menyediakan waktu khusus menelusuri Danau Toba dari lingkar luar dan lingkar dalam. Memang sudah ada kemajuan. Namun masih jauh tertinggal dengan Bali dari berbagai aspek. Indikator yang dimiliki Danau Toba sebagai destinasi wisata, menurut saya, masih sangat jauh bila dibandingkan dengan Bali. Ketertinggalan ini harus dikejar dengan program akselaratif di berbagai komponen pariwisata, yaitu atraksi, amenitas, dan aksesibilitas.

Dari kunjungan saya ke kawasan Danau Toba tersebut, berbagai persoalan saya temukan. Sebagai contoh, saya kemukakan empat hal. Pertama, infrastruktur jalan raya sudah dibangun. Tapi, di sana sini masih ditemukan berbagai persoalan, seperti ada di beberapa titik jalan yang tampaknya masih baru dibangun karena warna aspalnya masih hitam pekat, sudah longsor. Saluran air di salah satu atau dua sisi jalan yang longsor ada yang belum terbangun dengan baik. Khusus di bagian lingkar dalam Danau Toba, ditemukan lebar jalan yang tidak sama, sangat variatif. Ada yang lebarnya sangat memadai, namun masih ada ditemukan jalan yang lebarnya belum normal. Pertanyaan kritis, mengapa demikian?

Kedua, kolam keramba ikan di Danau Toba, suka tidak suka, pasti berdampak terhadap pencemaran air Danau Toba. Pakan ikan yang diberikan, tidak semua dicerna oleh ikan di keramba. Sebagaian besar larut dalam air sebelum dimakan ikan, kemudian bisa menyebar dan mengendap ke dasar danau. Bukankah ini pencemaran? Jawabnya dipastikan ya. Bahkan tidak jarang muncul berita persoalan pencemaran Danau Toba dilaporkan kepada penegakan hukum.

Ketiga, limbah rumah makan. Bagaimana rumah makan di pinggiran Danau Toba? Ketika saya makan siang di salah satu rumah makan, limbah rumah makan tersebut disalurkan ke pinggiran air Danau Toba begitu saja. Sangat kumuh. Fakta ini  menunjukkan perlu penyadaran kepada pengelola rumah makan tentang pentingnya kejernihan air Danau Toba sebagai destinasi wisata dunia.

Keempat, penyadaran budaya wisata. Pada kunjungan kali ini ke Danau Toba, saya juga bertemu dengan salah satu PNS dinas pariwisata dari salah satu kabupaten di sana di salah satu hotel. Ia mengatakan, persoalan utama pengembangan wisata Danau Toba, perlu menumbuhkan kesadaran  bagi seluruh masyarakat yang tinggal di kawasan Danau Toba agar perilaku mereka sejalan dengan budaya wisata. “Ini yang utama”, katanya menegaskan.

Melihat berbagai masalah yang saya temukan ketika berkunjung ke kawasan Danau Toba, saya berkesimpulan bahwa koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan belum berjalan secara masksimal dan profesional. Para pemangku kepentingan tersebut, yaitu Kementerian Pariwisata, Kementerian PUPR, Kementerian ATR & BPN, Bekraf, seluruh pemda kabupaten di semua kawasan Danau Toba, para tokoh adat/masyarakat, tentu sebaiknya dengan leading sektor Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT).

Untuk efektivitas pengelolaan, koordinasi dan komunikasi ini dipimpin oleh satu orang dari BPODT. Tentu, ia harus memiliki kredibilitas, integritas, kapabilitas, managerial skills, kemampuan komunikasi, leadership bagus yang sudah teruji.

Dengan demikian, mimpi Danau Toba sebagai destinasi wisata sekelas “saudaranya”, Bali, menurut saya, akan terwujud paling lambat lima tahun ke depan.


Emrus Sihombing
Direktur Eksekutif EmrusCorner