Jokowi Bakal Kewalahan Hadapi Tekanan Ketum Parpol

Partai politik diyakini akan dominan dalam memberi masukan nama-nama menteri untuk Kabinet Kerja Jilid II ketimbang pilihan hati nurani Jokowi sendiri.

Director for Presidential Studies-DECODE UGM, Nyarwi Ahmad menilai kondisi itu terjadi karena Jokowi bukan berasal dari kalangan elite partai. Bahkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Jokowi disebut sebagai petugas partai.

Atas alasan itu, Jokowi akan kesulitan dalam menentukan pembantu sesuai yang dikehendakinya.

"Ya dugaan saya dari partai banyak. Pertama Pak Jokowi bukan ketua partai, itu juga salah satu pengaruh, jadi agak kesulitan di situ," ucap Nyarwi Ahmad kepada Kantor Berita RMOL, Rabu (17/7).

Selain itu, kata Nyarwi, hak prerogatif Jokowi sebagai presiden juga seringkali berbenturan dengan “hak” para ketum parpol yang telah berkeringat selama pilpres.

Tekanan dan kompromi politik, sambungnya, memang merupakan hal yang lumrah dalam dunia poltik tanah air. Kadangkala para politisi tidak bisa menghindari tekanan dan kemudian terjadi sebuah kompromi sebagai jalan tengah.

"Yang dikhawatirkan kalau kompromi-kompromi itu kemudian menghasilkan kabinet yang tidak punya kinerja yang sebagai yang diharapkan Pak Jokowi atau bahkan tidak punya kompetensi," tuturnya.

Dengan demikian, Nyarwi berharap Jokowi menggunakan hak prerogatifnya sebaik mungkin supaya dapat tercapai keinginan masyarakat.

“Jadi presiden harus lebih percaya diri,” pungkasnya.