Soal Menteri, Jokowi Jangan Mau Didikte Ketum Parpol Pendukung

Jatah kursi menteri terus menjadi perbincangan hangat pasca Joko Widodo dan Maruf Amin ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Para petinggi partai pendukung bahkan secara gamblang sudah menawarkan kader-kader terbaik untuk dijadikan pembantu Jokowi. Tak jarang ada juga saling klaim paling berkeringat sehingga berhak jatah lebih banyak.

Menanggapi hal itu, Director for Presidential Studies-DECODE UGM, Nyarwi Ahmad meminta Joko Widodo untuk percaya diri menggunakan hak prerogatifnya. Mantan walikota Solo itu tidak boleh terpengaruh oleh bujuk rayu para ketua umum partai.

"Presiden kan dipilih oleh rakyat. Nah karena dipilih oleh rakyat, selama masa kampanye dia kan udah janji-janji, jadi itu (menteri) semua ditujukan untuk memenuhi keinginan kebutuhan aspirasi rakyat yang memilihnya secara spesifik maupun rakyat Indonesia secara umum," ujarnya kepada Kantor Berita RMOL, Rabu (17/7).

Jokowi, kata Nyarwi, memang berhak mempertimbangkan suara dari partai pendukung. Namun demikian, mantan gubernur DKI Jakarta itu tetap harus memilah-milah menteri yang terbaik untuk bisa menunaikan janji-janji politiknya pada saat kampanye.

“Nah itu yang perlu dikedepankan sebenarnya. Karena tujuan utamanya ada di sana," jelasnya.

Selain itu, Jokowi juga harus bisa melihat karakter dari setiap partai pengusungnya setelah berkecimpung lima tahun di pemerintahan serta di dunia politik.

“Tentu saja dia bisa memilih, artinya presiden tidak harus mengikuti atau didikte dari para ketua umum partai itu loh," paparnya.