Berita

Khalisah Khalid/RMOL

Politik

Walhi: Harusnya Pidato Jokowi Tetap Berlandaskan Nawacita

SELASA, 16 JULI 2019 | 16:57 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pidato politik pertama Joko Widodo setelah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Presiden terpilih periode 2019-2024 di Sentul, Bogor pada Minggu (14/7) dikhawatirkan tidak terwujud hingga masa tugas berakhir.

Hal itu disampaikan Koordinator Desk Politik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Khalisah Khalid kepada wartawan saat mengkritisi pidato politik visi Indonesia yang disampaikan Jokowi.

Menurut Khalisah, seharusnya pada pidato pertamanya Jokowi berlandaskan pada Nawacita. Karena, Nawacita jilid II merupakan kelanjutan dari Nawacita jilid I.


"Seharusnya komunikasi politik pertama presiden terpilih kepada para pendukungnya dan kepada warga negara dia bisa mengacu pada janji politik. Kita tahu janji politiknya adalah Nawacita II sebagai kelanjutan dari Nawacita I. Itu yang seharusnya menjadi jawaban yang sebenarnya," ucap Khalisah Khalid di Kantor Walhi, Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (16/7).

Bahkan, kata Khalisah, bukan hanya tidak menjadikan Nawacita sebagai panduannya, melainkan pidato politik Jokowi dinilai berbahaya dan bertentangan.

"Bahkan kami menemukan dan melihat pidato politik yang disampaikan oleh Jokowi sebagai presiden justru berbahaya atau bertentangan. Dalam arti pernyataannya justru mengkhawatirkan karena janji politiknya diprediksi tidak dapat tercapai ketika selesai masa tugasnya di 2024," jelasnya.

Hal tersebut karena pidato Jokowi sebagai tahapan menuju Indonesia ke depan sebagai visi yang justru dinilai bertentangan dan berkontradiktif dengan janji politik.

"Jadi secara umum pidato politik Visi Indonesia itu bertentangan dengan visi Nawacita II, yakni meneruskan jalan perubahan untuk Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Yang secara khusus kami melihat pertentanganya ada dalam beberapa misi dalam Nawacita II pada misi kedua, misi ketiga, dan misi keempat," paparnya.

Misi kedua yakni terkait struktur ekonomi produktif, mandiri dan berdaya saing. Pada misi ketiga yakni terkait dengan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan.

"Terlebih pada misi keempat. Misi keempat itu khusus terkait dengan agenda lingkungan. Semuanya tidak dimunculkan atau tidak disampaikan oleh Presiden terpilih dalam pidatonya," tandas Khalisah.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Terkuak Dugaan Penggelembungan Anggaran Makan Minum di DPRD Bandar Lampung

Senin, 20 April 2026 | 02:07

Pramono Siapkan PPSU Khusus Ikan Sapu-Sapu

Senin, 20 April 2026 | 01:47

Jual Beli Rekening Bisa Dijerat Pidana!

Senin, 20 April 2026 | 01:26

HKTI: Kondisi Riil Stok Beras Melimpah

Senin, 20 April 2026 | 01:01

Pramono Tegaskan Jadi Gubernur untuk Semua Kelompok, Agama, dan Golongan

Senin, 20 April 2026 | 00:28

MUI Kawal Ketat Proyek Islamic Center

Senin, 20 April 2026 | 00:13

Projo Klaim Jokowi Menang Berkat Rekam Jejak, Bukan Jasa Jusuf Kalla

Senin, 20 April 2026 | 00:01

Wicked Problem di Balik Motor Listrik MBG

Minggu, 19 April 2026 | 23:43

JK Diduga Masih Simpan Kartu Rahasia Jokowi

Minggu, 19 April 2026 | 23:34

Nabung Jantung

Minggu, 19 April 2026 | 23:26

Selengkapnya