Berita

Khalisah Khalid/RMOL

Politik

Walhi: Harusnya Pidato Jokowi Tetap Berlandaskan Nawacita

SELASA, 16 JULI 2019 | 16:57 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pidato politik pertama Joko Widodo setelah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Presiden terpilih periode 2019-2024 di Sentul, Bogor pada Minggu (14/7) dikhawatirkan tidak terwujud hingga masa tugas berakhir.

Hal itu disampaikan Koordinator Desk Politik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Khalisah Khalid kepada wartawan saat mengkritisi pidato politik visi Indonesia yang disampaikan Jokowi.

Menurut Khalisah, seharusnya pada pidato pertamanya Jokowi berlandaskan pada Nawacita. Karena, Nawacita jilid II merupakan kelanjutan dari Nawacita jilid I.


"Seharusnya komunikasi politik pertama presiden terpilih kepada para pendukungnya dan kepada warga negara dia bisa mengacu pada janji politik. Kita tahu janji politiknya adalah Nawacita II sebagai kelanjutan dari Nawacita I. Itu yang seharusnya menjadi jawaban yang sebenarnya," ucap Khalisah Khalid di Kantor Walhi, Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (16/7).

Bahkan, kata Khalisah, bukan hanya tidak menjadikan Nawacita sebagai panduannya, melainkan pidato politik Jokowi dinilai berbahaya dan bertentangan.

"Bahkan kami menemukan dan melihat pidato politik yang disampaikan oleh Jokowi sebagai presiden justru berbahaya atau bertentangan. Dalam arti pernyataannya justru mengkhawatirkan karena janji politiknya diprediksi tidak dapat tercapai ketika selesai masa tugasnya di 2024," jelasnya.

Hal tersebut karena pidato Jokowi sebagai tahapan menuju Indonesia ke depan sebagai visi yang justru dinilai bertentangan dan berkontradiktif dengan janji politik.

"Jadi secara umum pidato politik Visi Indonesia itu bertentangan dengan visi Nawacita II, yakni meneruskan jalan perubahan untuk Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Yang secara khusus kami melihat pertentanganya ada dalam beberapa misi dalam Nawacita II pada misi kedua, misi ketiga, dan misi keempat," paparnya.

Misi kedua yakni terkait struktur ekonomi produktif, mandiri dan berdaya saing. Pada misi ketiga yakni terkait dengan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan.

"Terlebih pada misi keempat. Misi keempat itu khusus terkait dengan agenda lingkungan. Semuanya tidak dimunculkan atau tidak disampaikan oleh Presiden terpilih dalam pidatonya," tandas Khalisah.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Korban Jiwa Gempa NTT Bertambah jadi 53 Orang, 135 Warga Luka-Luka

Minggu, 16 Agustus 2026 | 20:27

Rusak Berat Diguncang Gempa, Hotel Jayakarta Suites Komodo Flores Tutup Sementara

Minggu, 16 Agustus 2026 | 19:43

SBY Minta Maaf

Minggu, 16 Agustus 2026 | 19:15

Tembus Jalur Laut, Bantuan Gempa M 7,7 Disalurkan ke Pulau Palue Sikka

Minggu, 16 Agustus 2026 | 18:47

Polri Terbangkan 10 Anjing K9 untuk Cari Korban Gempa NTT

Minggu, 16 Agustus 2026 | 18:12

3,4 Ton Logistik untuk NTT

Minggu, 16 Agustus 2026 | 17:50

Reza Aulia Diberhentikan, Kursi Direktur Niaga Garuda Kosong

Minggu, 16 Agustus 2026 | 17:40

Kemendikdasmen Jangan Lamban Merespons Gempa NTT

Minggu, 16 Agustus 2026 | 17:04

Retorika Janji Kemerdekaan

Minggu, 16 Agustus 2026 | 16:35

Jalur Alternatif Darat Penghubung Ende-Nagekeo Masih Terputus

Minggu, 16 Agustus 2026 | 15:33

Selengkapnya