Pejabat Negara Harus Dewasa Berkomunikasi

Koordinasi menjadi solusi bagi para pejabat negara yang berbeda pandangan dalam melihat sebuah kebijakan. Dengan koordinasi, masalah yang ada tidak sampai terumbar ke publik dan menimbulkan kesan adanya ketidakharmonisan di tubuh pemerintah.

Begitu kata pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihimbing menanggapi ancaman dari Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) untuk mundur dari jabatannya jika Kementerian Sosial mengambil alih program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Harusnya koordinasi, tidak perlu ada kata mundur. Dalam menjalankan tugas kenegaraan tidak boleh baper (bawa perasaan)," ujar Emrus dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/7).

Menurutnya, seorang pejabat negara harus memiliki kedewasaan berkomunikasi. Mereka harus bisa berdiskusi dan berkoordinasi dengan pejabat lain yang memang memiliki tugas hampir sama.

"Tidak perlu mewacanakan itu seolah-olah ada ketidakharmonisan. Sebab, ketika sudah berdiskusi dapat diketahui apa kekurangannya," tegasnya.

Senada dengan itu, anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago juga menyayangkan sikap Buwas. Menurutnya, mantan Kabareskrim Polri itu tidak perlu sampai harus mengancam untuk mundur.

Semua masalah yang ada bisa diselesaikan dengan koordinasi. Dengan berkoordinasi, Buwas bisa tahu apa tupoksi dari Kemensos.

“Bulog itu menyediakan barang untuk dibagikan oleh Mensos. Itulah koordinasinya, bukannya Bulog yang membagikan sendiri. Jangan ego sektoral yang dikedepankan,” pungkasnya.

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita akhirnya telah memberi kepercayaan kepada Bulog untuk menyalurkan beras dalam program Bantuan Pangan Non-Tunai ( BPNT). Menteri dari Golkar itu hanya menekankan agar kualitas beras yang disalurkan baik.