Berita

Foto: Dok. PUPR

Ikuti Top 45 Sinovik, Kementerian PUPR Andalkan Sibima

JUMAT, 05 JULI 2019 | 13:20 WIB

. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi membuat inovasi sistem pelatihan jarak jauh/distance learning keahlian bidang konstruksi.

Inovasi itu disebut Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri Bidang Konstruksi Siap Gapai Pekerjaan (Sibima Konstruksi Sigap).

Saat ini Sibima tengah mengikuti tahapan penilaian untuk masuk ke dalam TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik dalam Kompetensi Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) Kategori Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja Tahun 2019 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB).
 

 
"Melalui Sibima kita ingin memperbanyak dan meningkatkan kapasitas tenaga kerja konstruksi dengan memangkas kendala jarak khususnya bagi tenaga kerja yang berada di remote area sehingga sulit untuk melakukan pembelajaran langsung di ruangan. Sibima ini memudahkan untuk mereka,” ujar Direktur Jenderal Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin baru-baru ini.
 
Dengan inovasi yang terus dikembangkan, Syarif berharap Sibima dapat masuk ke dalam TOP 45 Sinovik.

“Pertama, Sibima menjawab persoalan dari sisi kesempatan kerja. Kedua, memang ada kebijakan pemerintah yang sekarang mengarah ke pembangunan sumber daya manusia. Ketiga, ada program pemerintah Kartu Prakerja. Ketiganya sangat sinergi dengan Sibima sehingga kami optimis dapat masuk TOP 45,” tutup Syarif.

Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi Dewi Chomistriana menjelaskan lebih lanjut bahwa  Sibima adalah layanan dari Kementerian PUPR untuk mendorong seluruh masyarakat Indonesia agar siap dalam memperoleh pekerjaan.
Kesiapan yang diberikan oleh Sibima adalah dalam konteks kompetensi dan administratif yakni memfasilitasi masyarakat jasa konstruksi mendapatkan kemudahan dalam mengikuti uji kompetensi.
 
Ada tiga pangsa pasar Sibima Pertama, mahasiswa yang akan lulus. Kita telah melakukan program link and match dengan perguruan tinggi yang memadukan antara modul-modul kita dengan kurikulum mereka sehingga matching.

Kedua,  fresh graduate. Fresh graduate menjadi sasaran karena belum memiliki pekerjaan dan mereka butuh sertifikat kompetensi untuk bekerja.

"Ketiga, tenaga ahli yang harus kita dorong untuk tetap memiliki kompetensi sesuai perkembangan zaman,” ucap Dewi.
 
Kepala Balai Penerapan Teknologi Konstruksi Cakra Nagara mengatakan sosialisasi Sibima telah dilakukan sejak 2015. Menurut Cakra sebelum ada Sibima masyarakat jasa konstruksi sangat kesulitan mendapat akses untuk capacity building, namun dengan hadirnya Sibima hal tersebut bisa difasilitasi.

“Mahasiswa kadang bingung apakah kompetensinya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, kemudian setelah lulus apakah bisa mendapatkan sertifikat kompetensi karena harus bekerja dulu. Melalui Sibima kita fasilitasi hal tersebut,” kata Cakra.
 
Saat ini Sibima memiliki empat bundling program Sigap.

Pertama, Sibima-SKPI yang mendorong mahasiswa untuk memiliki kompetensi bidang jasa konstruksi yang terstandardisasi standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) dengan manfaat mendapat Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

Kedua,
Sibima-SKA yang mendorong fresh graduate untuk memiliki sertifikat Ahli Muda. Sertifikat SIBIMA bermanfaat sebagai “tiket” memperoleh Sertifikat keahlian (SKA).
 
Ketiga, Sibima-Rekrutmen yang mendorong badan usaha jasa konstruksi (BUJK) bersinergi menggunakan SIBIMA sebagai salah satu alat seleksi calon pegawai.

Keempat, Sibima-CPD yang mendorong tenaga ahli pemilik SKA untuk melaksanakan program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan guna memelihara kompetensi.
 
“Orientasi akhir kita adalah orang bisa bekerja, bukanlah orang berlatih. Makanya target inovasi kita setelah ini adalah marketplace, di mana kita menawarkan pengguna-pengguna Sibima ini kepada BUMN untuk direkrut. Kerja sama ini sudah kita mulai dengan PT Brantas Abipraya, PT Waskita Karya, dan PT Virama Karya,” tambah Cakra.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya