Masalah Koordinasi Jangan Sampai Coreng Citra Pemerintah

Semua program pemerintah seharusnya bisa dibicarakan di internal terlebih dahulu supaya tidak menjadi kontroversi di masyarakat.

Begitu kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komaruddin menanggapi sikap Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Budi Waseso yang mengancam mundur jika Kementerian Sosial (Kemensos) mengambil alih 100 persen penyaluran beras untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tanpa melibatkan Perum Bulog.

Menurutnya, keributan yang dipicu masalah koordinasi hanya akan membuat citra pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo akan tercoreng.

"Citra pemerintah jelek. Seharusnya Pak Buwas evaluasi diri dulu, baru mengkritik lembaga yang lain," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (4/7).

Buwas, disarankan Ujang untuk fokus pada bidang pekerjaan Bulog. Khususnya, menyelesaikan masalah kelebihan stok beras yang ada di gudang.

"Jika beras yang ada di gudang tidak berlebih tidak akan menimbulkan masalah," tegasnya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily. Dia mengingatkan kepada Buwas agar tidak emosional dalam merespon kebijakan yang dikhususkan untuk kepentingan masyarakat miskin.

"Ini bisa dibicarakan dengan kepada dingin," sindirnya.

Kata Ace, Program BPNT Kemensos bisa berjalan beriringan dengan Bulog. Setidaknya, Bulog mensuplai 70 persen dari 30 persen kebutuhan beras yang dibutuhkan. Artinya, Kemensos ada iktikad baik untuk membantu masalah beras di Bulog.

"Program BPNT harus dimaknai untuk memberikan keleluasaan bagi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangannya," pungkasnya.