Berita

Ilustrasi/Al Jazeera

Dunia

PBB: Warga Sipil Tetap Jadi Korban Kekerasan Pasca Perjanjian Damai Di Sudan Selatan

KAMIS, 04 JULI 2019 | 07:39 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Konflik di Sudan Selatan semakin mengkhawatirkan. Betapa tidak, ratusan warga sipil kerap menjadi korban sasaran brutal pembunuhan atau pemerkosaan di negara itu meski perjanjian damai telah ditandatangani sejak tahun lalu.

Begitu bunyi peringatan yang dikeluarkan oleh Misi PBB di Sudan Selatan (UNMISS) pada hari Rabu (3/7) dalam laporan terbarunya.

Laporan itu lebih lanjut menjelaskan bahwa banyak kasus pembunuhan dan pemerkosaan terjadi di wilayah Central Equatoria sejak perjanjian itu ditandatangani pada bulan September 2018.


Dalam laporan itu, UNMISS mendokumentasikan 95 insiden terpisah dari pelanggaran yang terjadi dalam periode September 2018 hingga April 2019.

UNMISS mencatat, setidaknya 104 orang meninggal dunia dalam 30 serangan berbeda terhadap desa-desa di wilayah selatan negara itu.

Bukan hanya itu, UNMISS dalam laporanya juga mengungkapkan, ratusan wanita dewasa dan anak perempuan juga mengalami pemerkosaan dan kekerasan seksual selama periode yang sama. Bahkan, beberapa di antara mereka ada yang ditawan oleh kelompok bersenjata untuk melayani sebagai "istri".

Selain itu, 187 orang juga diketahui telah diculik, dan 35 lainnya terluka dalam serangan-serangan yang terjadi.

Akibat gelombang kekerasan itu, lebih dari 56.000 warga sipil terpaksa angkat kaki dari rumah mereka dan menjadi pengungsi di wilayah lain di Sudan Selatan sendiri.

Sementara itu 20.000 lainnya nekad melintasi perbatasan ke Uganda dan Republik Demokratik Kongo.

Konflik di Sudan Selatan itu sendiri bermula pada tahun 2013, ketika Presiden Salva Kiir menuduh mantan wakilnya dan mantan pemimpin pemberontak Riek Machar merencanakan kudeta.

Sejak saat itu, konflik ditandai dengan kekerasan etnis dan kekejaman yang menewaskan sekitar 380.000 orang dan menyebabkan sekitar empat juta orang lainnya meninggalkan rumah mereka.

Konflik terjadi antara anggota komunitas Nuer Machar dan orang-orang Dinka Kiir. Namun warga sipil Sudan Selatan kerap menjadi sasarannya.

UNMISS sendiri dalam laporan tersebut mengatakan, secara keseluruhan, ada penurunan signifikan dalam kekerasan di seluruh Sudan Selatan sejak Kiir dan Machar menandatangani kesepakatan September 2018 lalu.

"Namun, Central Equatoria telah menjadi pengecualian terhadap tren ini, khususnya di daerah sekitar Yei, di mana serangan terhadap warga sipil terus berlanjut," kata laporan itu seperti dimuat Al Jazeera.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

UPDATE

Teddy dan Fadli Zon Saling Bagi Tugas saat Kunjungan PM Modi

Minggu, 12 Juli 2026 | 10:16

Penegak Hukum Lebih Baik Saling Bongkar Kasus daripada Lindungi Koruptor

Minggu, 12 Juli 2026 | 10:10

Momen Delegasi RI Ziarah ke Makam Ali Khamenei di Mashhad

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:47

Pesan Prabowo ke Aparat Bukan Teguran Biasa Melainkan Instruksi Moral

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:34

Bahlil Bidik Penambahan Kursi Golkar di 2029

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:16

KPK Hormati Proses Hukum Kasus Febrie Adriansyah

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:10

Konflik Memanas, AS Bombardir Iran Lagi setelah Selat Hormuz Ditutup

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:50

Penanganan Kasus Korupsi Jangan Ganggu Kekompakan Polri-Kejagung

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:33

Kolaborasi UI-Tsinghua Buka Jalan Produksi Vaksin Dengue Buatan Indonesia

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:15

Kasus Febrie Harus Diselesaikan Lewat Jalur Hukum Bukan Lobi Politik

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:07

Selengkapnya