Berita

Ilustrasi/Al Jazeera

Dunia

PBB: Warga Sipil Tetap Jadi Korban Kekerasan Pasca Perjanjian Damai Di Sudan Selatan

KAMIS, 04 JULI 2019 | 07:39 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Konflik di Sudan Selatan semakin mengkhawatirkan. Betapa tidak, ratusan warga sipil kerap menjadi korban sasaran brutal pembunuhan atau pemerkosaan di negara itu meski perjanjian damai telah ditandatangani sejak tahun lalu.

Begitu bunyi peringatan yang dikeluarkan oleh Misi PBB di Sudan Selatan (UNMISS) pada hari Rabu (3/7) dalam laporan terbarunya.

Laporan itu lebih lanjut menjelaskan bahwa banyak kasus pembunuhan dan pemerkosaan terjadi di wilayah Central Equatoria sejak perjanjian itu ditandatangani pada bulan September 2018.


Dalam laporan itu, UNMISS mendokumentasikan 95 insiden terpisah dari pelanggaran yang terjadi dalam periode September 2018 hingga April 2019.

UNMISS mencatat, setidaknya 104 orang meninggal dunia dalam 30 serangan berbeda terhadap desa-desa di wilayah selatan negara itu.

Bukan hanya itu, UNMISS dalam laporanya juga mengungkapkan, ratusan wanita dewasa dan anak perempuan juga mengalami pemerkosaan dan kekerasan seksual selama periode yang sama. Bahkan, beberapa di antara mereka ada yang ditawan oleh kelompok bersenjata untuk melayani sebagai "istri".

Selain itu, 187 orang juga diketahui telah diculik, dan 35 lainnya terluka dalam serangan-serangan yang terjadi.

Akibat gelombang kekerasan itu, lebih dari 56.000 warga sipil terpaksa angkat kaki dari rumah mereka dan menjadi pengungsi di wilayah lain di Sudan Selatan sendiri.

Sementara itu 20.000 lainnya nekad melintasi perbatasan ke Uganda dan Republik Demokratik Kongo.

Konflik di Sudan Selatan itu sendiri bermula pada tahun 2013, ketika Presiden Salva Kiir menuduh mantan wakilnya dan mantan pemimpin pemberontak Riek Machar merencanakan kudeta.

Sejak saat itu, konflik ditandai dengan kekerasan etnis dan kekejaman yang menewaskan sekitar 380.000 orang dan menyebabkan sekitar empat juta orang lainnya meninggalkan rumah mereka.

Konflik terjadi antara anggota komunitas Nuer Machar dan orang-orang Dinka Kiir. Namun warga sipil Sudan Selatan kerap menjadi sasarannya.

UNMISS sendiri dalam laporan tersebut mengatakan, secara keseluruhan, ada penurunan signifikan dalam kekerasan di seluruh Sudan Selatan sejak Kiir dan Machar menandatangani kesepakatan September 2018 lalu.

"Namun, Central Equatoria telah menjadi pengecualian terhadap tren ini, khususnya di daerah sekitar Yei, di mana serangan terhadap warga sipil terus berlanjut," kata laporan itu seperti dimuat Al Jazeera.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya