Berita

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan/RMOL

Politik

Demokrat: Setelah Ketuk Palu, Tidak Ada Lagi Calon Presiden

Langkah Partai SBY Ditentukan Majelis Tinggi
JUMAT, 28 JUNI 2019 | 16:19 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Koalisi partai politik untuk Pilpres 2019 secara otomatis bubar setelah ada keputusan tetap dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibacakan, Kamis malam (28/7).

Begitu dikatakan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan di kediaman Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (28/6).

"Setelah diketuk oleh MK, tidak ada lagi calon presiden, yang ada adalah presiden terpilih, ada presiden tidak terpilih," ujar Hinca.


Setelah koalisi bubar, lanjut Hinca, Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan segera melakukan rapat internal. Dan saat ini rapatnya sedang berlangsung.

Rapat tersebut, lanjut anggota Komisi III DPR ini, untuk membuat laporan kepada majelis tinggi partai yang memiliki kewenangan untuk menentukan langkah politik selanjutnya.

"Kembali dulu ke partai, di Demokrat itu soal wilayah calon presiden dan calon wakil presiden itu kewenangannya majelis tinggi partai yang kebetulan ketuanya adalah ketua umum (Susilo Bambang Yudhoyono)," jelasnya.

Sejumlah tokoh partai politik koalisi Prabowo-Sandi saat ini sedang mengadakan pertemuan tertutup di kediaman Prabowo.

Selain Hinca, hadir juga dalam pertemuan itu Presiden PKS, Sohibul Iman; Sekjen PKS, Mustafa Kamal; Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani; dan Sekjen PAN, Eddy Soeparno.

Juga petinggi BPN Prabowo-Sandi, diantaranya Hashim Djojohadikusumo, Rachmawati Soekarnoputri, Titiek Soeharto , Amien Rais dan sejumlah jurubicara BPN.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya