Berita

Sidang MK/Net

Politik

Yusril: Dalil Kecurangan TSM 02 Cuma Asumsi Tanpa Bukti Terukur

SELASA, 18 JUNI 2019 | 12:09 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kubu Joko Widodo-Maruf Amin sebagai pihak terkait dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) berulang kali menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah menyelesaikan perselisihan hasil perolehan suara.

Ketua Tim Kuasa Hukum 01, Yusril Ihsa Mahendra bahwa hal itu sudah termaktub dalam pasal 475 ayat (2) UU Pemilu. Pada pokoknya, UU ini mengatur bahwa permohonan keberatan terhadap hasil pilpres hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden.

"Adanya kata “hanya” dalam ketentuan pasal tersebut demi hukum membatasi cakupan substansi hal yang dapat dipermasalahkan ke Mahkamah Konsitusi yakni terbatas hanya pada hasil perolehan suara," terangnya dalam sidang di MK, Selasa (18/6).


Namun demikian, dalam sidang pendahuluan Jumat (14/6) lalu, kubu Prabowo-Sandi sebagai pihak pemohon tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam permohonan.

Pemohon, sambungnya, sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan kubu Jokowi-Maruf, termasuk argumentasi pemohon yang memuat tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU, maupun hasil penghitungan suara yang benar menurut kubu Prabowo-Sandi.

"Di antaranya, apakah pemohon sebenarnya pemenang dalam pilpres? Berapa perolehan suara yang seharusnya, sehingga pemohon dapat dikatakan sebagai peraih suara terbanyak? Apakah ada pengurangan atau penggelembungan suara? Bagaimana, oleh siapa dan di mana terjadinya pengurangan/ penggelembungan suara?" urainya.

Sementara dalam permohonannya, Yusril menyebut bahwa kubu 02 hanya mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).  

"Tapi dalil-dalil pemohon adalah merupakan asumsi, tidak disertai bukti-bukti yang sah, dan tidak pula dapat terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam pilpres," pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya