Berita

Jokowi dan Prabowo/Net

Publika

Demokrasi Jalur Disensus

SELASA, 04 JUNI 2019 | 07:54 WIB

TITIK kesetimbangan demokrasi, terjadi melalui proses dinamis yang berkelanjutan, sehingga terdapat aspek yang berlawanan sebagai warna di dalamnya.

Keberagaman adalah bentuk alamiah kehidupan sosial yang tidak dapat dihilangkan, dengan demikian, menjadi berbeda bukanlah sebuah pelanggaran.

Titik negosiasi kehidupan demokrasi kita, terjadi melalui konsensus, sebagai bentuk kesepakatan bersama. Tetapi juga perlu diingat, dalam sebuah kemapanan bentuk, sesungguhnya mencakup kontradiksi internal didalamnya.


Sehingga perselisihan, dapat dimaknai sebagai kekayaan pelengkap, dibanding menjadi faktor perusak.

Masih sulit menangkapnya? Begini, bayangkan sebuah negara yang memiliki publik dengan keseragaman pemikiran. Sudah? Lalu imajinasikan apa yang terjadi? Ada kesenyapan disana, tentu saja karena terjadi kebekuan pemikiran, terutama atas pandangan yang berbeda.

Faktor dinamisasi kehidupan tidak terjadi. Menjadi berbeda dalam perbedaan adalah rahmat kehidupan.

Prinsip dialektika terjadi, antagonisme membangun sebuah sintesis, tetapi tidak mematikan potensi tesis dan antitesis baru. Dengan demikian, terjadi perubahan kualitas menuju proses perbaikan demokrasi.

Bila demikian, upaya penyeragaman adalah bentuk pemaksaan atas realitas perbedaan.

Apa refleksinya bagi kita? Perlu disegarkan ulang memori bangsa tentang gagasan keseragaman pemikiran, bahwa ada kecenderungan yang otoritarian ketika pendapat diberangus untuk memenangkan opini kekuasaan.

Kita terbangun atas kesamaan cita-cita dan tujuan hidup bersama, bukan atas kesamaan cara berpikir dan berpendapat. Ruang demokrasi yang lebih lapang, akan terbentuk ketika ekspresi dalam keragaman pikir, gagasan ataupun ide diterima secara terbuka.

Jangan Bungkam Oposisi

Dengan demikian, maka oposisi sebagai format antagonistik dari kekuasaan perlu ditumbuh kembangkan. Membangun narasi yang berbeda secara oposisional.

Jangan lantas pendapat berbeda, dengan serta merta dicap sebagai pembangkang dan subversif pada kekuasaan. Karena kekuasaan perlu alat kontrol yang efektif, bernama oposisi.

Konsensus mewadahi proses disensus, sebagai bentuk perselisihan. Konflik adalah bagian natural dari kehidupan demokrasi, batas negosiasinya adalah kesadaran bersama.

Perlu kemampuan untuk memaknai, bahwa yang berlawanan sesungguhnya menjadi bagian komplementer bersifat saling melengkapi.

Demokrasi yang sehat, membutuhkan kubu oposisi, untuk menguji secara sahih arah demokrasi. Pemikiran yang monolitik, terjadi sebagai akibat dari dominasi kekuasaan, menciptakan tumpulnya sikap skeptikal atas hegemoni elite.

Resistensi Kesadaran

Bahwa pemangku kuasa, bisa mempergunakan sarana represi, untuk menciptakan kesadaran palsu pada kognisi publik. Jika itu yang terjadi, maka sesungguhnya demokrasi telah mengalami kematian.

Harmoni dan simponi, disusun melalui nada-nada acak yang beresonansi pada sebuah orkestrasi. Kekuasaan mampu mendominasi, menciptakan hegemoni melalui kanal-kanal pengendalian kognisi, bahkan otorisasi kekerasan sekalipun.

Namun, secara mendasar, ruang perbedaan akan selalu akan muncul, meski dalam tekanan bahkan dalam represi yang kuat sekalipun. Resistensi akan semakin sengit terjadi pada kondisi opresif.

Perlu diingat bila saluran ekspresi berbeda, akan menyusuri celah-celah yang tidak terjangkau, mencari cara dan format menuju muara kebebasan di alam demokrasi.

Untuk hal tersebut, maka sebaiknya kita memahamkan pendapat yang berbeda, sebagai hakikat kehidupan berdemokrasi. Memberangusnya adalah kesia-siaan, hanya menimbulkan alih bentuk perlawanan!

Yudhi Hertanto Program Doktoral Ilmu Komunikasi Universitas Sahid

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya