Berita

Rusuh 225/Net

Publika

Harun Dan Rama, Tragedi Bocah-Bocah Pencari Keadilan

SENIN, 27 MEI 2019 | 15:09 WIB

HARUN dan Rama adalah bocah-bocah dari kalangan rakyat biasa yang mengikuti jalannya Pilpres 2019. Seusia mereka dapat dikatakan tidak memahami apa itu sistem politik dan demokrasi. Yang mereka tahu adalah pilpres tidak boleh curang.

Suatu pemahaman alamiah untuk seorang anak belia, bahwa permainan apapun tidak boleh curang. "Yang fair dong", atau “jangan main curang ya" adalah kata-kata yang sering terlontar ketika bocah-bocah bermain sepakbola. Merupakan nilai-nilai kolektif yang sudah tertanam sejak menjadi bocah.

Inilah yang menjadi pendorong bagi Harun dan Rama, yang datang ke lokasi demonstrasi menentang hasil pilpres di lokasi yang berbeda. Mengutip media Kumparan yang mewawancarai kawan korban Harun, bahwa mereka datang untuk mencari keadilan. Mereka percaya bahwa pilpres telah berjalan penuh kecurangan.


Peristiwa ini seharusnya menampar wajah negara bolak balik. Manakala sistem demokrasi dijalankan dengan keangkuhan, arogan dan licik, itu sama saja saja dengan menghancurkan nilai-nilai kebaikan yang sudah tertanam dalam diri anak-anak penerus bangsa.

Maka ketika pemerintah mengajak orang agar percaya pada KPU dan MK, apakah rakyat begitu saja percaya? Sedangkan bocah-bocah saja sudah bisa merasakan ketidakadilan.

Bocah bernama Harun dan Rama, adalah potret bocah-bocah yang tumbuh dalam lingkungan di mana keadaan ekonomi dan sosial telah mengajarkan mereka arti demokrasi secara praktek. Mereka tidak baca teori-teori demokrasi, tetapi setiap hari mereka menyaksikan mobil-mobil mewah yang melewati jalan-jalan di sekitar rumah mereka di Petamburan dan Duri Kepa, sementara kehidupan orang tua mereka pas-pasan.

Setiap hari mereka baca dan tonton berita kasus korupsi, yang seharusnya uang korupsi itu dapat digunakan untuk meringankan beban hidup mereka. Ya, mereka lahir dan dibesarkan di lingkungan yang memiliki alam bawah sadar kolektif "mengapa hidup ini tidak adil?".

Kasus-kasus korupsi hingga ratusan miliar, telah menjadi candaan, satire, pertanda bahwa rasa muak rakyat kecil  sudah melampaui batasnya. Dalam suatu kesempatan mendengar candaan ini, seorang bocah berimajinasi kalau punya uang ratusan miliar maka dia akan sewa 10 tukang ojek pangkalan untuk bolak-balik kebut-kebutan dari pagi sampai sore.

Bocah lainnya berimajinasi setiap tukang bakso yang lewat akan ditebalikkan, lalu penjualnya diganti Rp.10juta. Bocah lainnya akan tempelkan uang lembar Rp.100.000 sepanjang jalan gang rumahnya. Begitu dahsyat imajinasi bocah-bocah ini, karena mereka tahu bahwa punya uang ratusan miliar adalah mimpi. Atau barangkali pernah mencoba memimpikannya saat tidur tetapi selalu gagal.

Harun dan Rama telah pergi selama-lamanya. Meninggalkan keluarga dan teman-teman sepermainannya. Mereka menjadi korban, terbunuh di jalanan. Mereka mati bukan karena diperalat, tapi ditembak. Mereka datang bukan karena ikut-ikutan, tapi karena membenci permainan yang curang.

Mereka berani bukan karena untuk gagah-gagahan, tapi karena mereka ingin perubahan agar punya harapan baru kehidupan orangtuanya juga berubah. Mereka bukan ingin menantang bedil, hanya ingin negara sedikit lebih adil. Mereka mati syahid, tak sempat lagi melihat infrastruktur harga selangit. Kematian tragis mereka adalah ironi suatu negara yang katanya siap masuk ke era industri 4.0.

Peristiwa 21-22 Mei ini yang disebut Vote by Feet. Ketika surat suara rakyat tidak lagi dihormati, maka kaki akan berbondong-bondong ke luar rumah, ingin menunjukkan jati daulatnya, melangkah menuju ke tempat-tempat di mana keadilan dapat ditegakkan.

Maka ketika dalam perjalanan itu Harun dan Rama terbunuh, negara tak akan menitikkan air mata. Karena negara memang tak punya air mata, karena negara adalah sistem. Tetapi para manusia yang menjalankan sistem ini semestinya punya air mata seperti air mata para orang tua dan kawan-kawan Harun dan Rama.

Al fatihah untuk Harun dan Rama, beserta para syuhada lainnya. Semoga keluarganya diberikan kesabaran dan tawakal.

Gde Siriana Yusuf

Direktur Eksekutif Government & Political Studies (GPS)


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Pajak Karbon Motor Bensin Bisa Tekan Emisi dan Ketergantungan Impor BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:25

Istana Sampaikan Duka Cita atas Gempa NTT, Gerak Cepat Lakukan Penanganan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:19

Gempa NTT: Gudang Bulog Hancur, Manggarai Butuh 30 Ton Beras

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:02

Akses Jalan Rusak, Komisi V DPR Minta Evakuasi Via Udara Jangkau Korban Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:00

Gempa NTT, Komisi V DPR Minta BMKG-Basarnas Konsolidasikan Bantuan SAR dari Provinsi Terdekat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:55

Persiapan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka Capai 99 Persen

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:52

Update Gempa NTT: 14 Warga Meninggal Dunia

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:41

Purbaya Sebut Dana Transfer ke Daerah Naik Jadi Rp735 Triliun Tahun Depan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:38

Komisi V DPR Minta BMKG Aktif Update Situasi Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:32

Terkuak! Alasan Kapal Pesiar Mewah Haji Isam Dipasangi Logo Kemhan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:17

Selengkapnya