Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat Akan Terjunkan Jutaan Orang Saat Pengumuman Pemilu 2019

Jutaan orang dari Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) akan turun ke jalan menjelang dan saat pengumuman hasil Pemilu 2019 nanti.

Koordinator Masyarakat Peduli Pemilu Adil dan Berintegritas (MPPAB), Marwan Batubara mengatakan, setelah deklarasi GNKR yang hari ini diresmikan di Rumah Perjuangan Rakyat di Jalan Proklamasi nomor 36 Jakarta Pusat, massa akan terus turun ke jalan hingga pengumuman hasil Pemilu 2019.

Aksi massa yang diprediksi akan membludak hingga jutaan orang yang turun ke jalan ini akan terjadi 20 Mei hingga 22 Mei nanti.

"Ya harapan kami jutaan. Rencana sudah mulai hari ini dan akan terus berlanjut, tapi tanggal 20 (Mei) itu hari Kebangkitan Nasional, kami juga akan melakukan aksi lanjutan. Setelah itu kan ada pengumuman dari KPU," ucap Koordinator MPPAB, Marwan Batubara kepada Kantor Berita Politik RMOL di Rumah Perjuangan Rakyat, Jakarta Pusat, Jumat (17/5).

Marwan melanjutkan, nantinya aksi massa akan turun ke beberapa tempat diantaranya di Bundaran HI, Monas, Bawaslu, dan KPU.

"Kemungkinan nanti bisa di Bundaran HI, Monas, dan tempat-tempat lainnya. Kami siap-siap mengingatkan KPU untuk mengambil keputusan sesuai dengan apa yang selama ini menjadi suara rakyat, jangan justru memihak kepada yang curang," jelasnya.

Dengan adanya gerakan tersebut, diharapkan KPU dapat memberikan keputusan yang terbaik.

"Kami harap mereka bisa bertindak benar, bertaubat kalau selama ini salah. Tapi seandainya masih tetap, saya kira perjuangan akan berlanjut," tegasnya.

Aksi nanti diakuinya tidak akan ada koordinator khusus mengingat seluruh massa yang hadir akan menjadi koordinator atau pemimpin aksi.

"Semua itu menjadi pemimpin, semuanya menjadi anak buah. Pokoknya kami semua ini berbaris bersama-sama agar perjuangan kami tercapai," pungkasnya.

Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat atau GNKR ini dideklarasikan oleh para tokoh dan relawan Prabowo-Sandi Jumat ini. Mereka di antaranya mantan Ketua MPR, Amien Rais; Ketua Umum FPI, KH Sobri Lubis; Titiek Soeharto, mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai; mantan Menko Polhukam, Laksamana Purn Tedjo Edhi Purdijatno, serta para tokoh lainnya.