Berita

Diskusi di Cikini/RMOL

Nusantara

Penanganan Banjir Jakarta Tugas Pemerintah Pusat

JUMAT, 03 MEI 2019 | 19:13 WIB | LAPORAN:

Penanganan masalah banjir di wilayah ibukota bukan tugas utama dari pemerintah DKI Jakarta, melainkan pemerintah pusat.

Pakar arsitektur perkotaan dari Institute Teknologi Bandung (ITB), Jehansyah Siregar menjelaskan bahwa pada dasarnya Jakarta masuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

Sehingga, penanganan masalah banjir menjadi masalah nasional dan harus diselesaikan oleh pemerintah pusat.


"Masalah banjir Jakarta adalah masalah nasional yang harus dipimpin langsung oleh pemerintah nasional," katanya dalam diskusi bertajuk ‘Bagaimana Mengatasi Banjir di Jakarta’ di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (3/5).

Dia menjelaskan, pemerintah pusat bertanggung jawab atas kondisi Jakarta. Dalam hal banjir, pusat harus melakukan koordinasi khusus antara Pemda DKI dengan pemerintah daerah di sekitar wilayah Jakarta, seperti Jawa Barat dan Banten.

"Jadi bukan kerjasama daerah, karena bagaimanapun bentuk kerjasama tersebut tidak akan memadai karena tidak akan menghasilkan perencanaan secara komprehensif," pungkasnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya