Berita

Setya Novanto/Net

Hukum

Setnov Keluyuran Makan Nasi Padang, Dirjen PAS: Rekomendasinya Dari Dokter RSPAD

SELASA, 30 APRIL 2019 | 19:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Dirjen PAS Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami lepas tangan terkait "berkeliarannya" terpidana kasus mega korupsi KTP-el Setya Novanto. Diketahui, Setnov terpergok sedang makan nasi padang di kawasan Gatot Soebroto, Jakarta.

Sri menambahkan, pihak Lapas hanya memberikan rekomendasi terhadap Setnov yang dirujuk di RSPAD Gatot Soebroto. Selebihnya, kata dia, menjadi wewenang pihak Rumah Sakit.

"Yang bersangkutan (Setnov) ada catatan dari dokter RSPAD bahwa tanggal 24 April diminta untuk kontrol kembali atas kondisi kesehatannya, nah teman-teman kami di Lapas juga melakukan pengecekan dari dokter Lapas. Jadi, catatan untuk kembali ke RSPAD bukan dari dokter Lapas tapi dari dokter RSPAD," kata Sri.


Sri menjelaskan, kenapa Kalapas Sukamiskin memberikan surat permohonan kepada Kadivpas. Setnov, klaim Sri, telah melengkapi surat jaminan dari keluarganya. Karenanya, Setnov diberi izin di rawat di RSPAD Gatot Soebroto.

"Memang syaratnya untuk kembali kontrol baru dikeluarkan izin oleh Dirjen Pemasyarakatan untuk berobat di RSPAD. Ini sesuai dengan prosedur dan mekanismenya," kata Sri.

Bahkan, lanjut Sri, pihaknya melakukan pengawalan ketat dilakukan saat Setnov berangkat ke RSPAD untuk dirawat. Selebihnya, menjadi tanggung jawab pihak RSPAD Gatot Soebroto.

"Pada waktu berangkat dari Lapas Sukamiskin yang bersangkutan dikawal oleh polisi dan juga dari petugas kami kemudian sampai dengan RSPAD dilakukannlah pengecekan kesehatan dan seterusnya oleh dokter yang ada di RSPAD. Jadi sekali lagi rekomendasinya dari dokter RSPAD," demikian Sri.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya