Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kerja sama optimalisasi pendapatan daerah dan penertiban barang milik daerah se-Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin (29/4).
"Hari ini KPK turut menyaksikan penandatanganan dokumen kerjasama tersebut terkait optimalisasi pendapatan daerah dan penertiban barang milik daerah se Jabar," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keteraannya di Jakarta, Senin (29/4).
Penandatanganan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, hingga Direktur Utama Bank BJB.
"Kerja sama ini adalah salah satu upaya KPK dalam pemberantasan korupsi terintegrasi," kata Febri.
Melalui kerja sama tersebut, lanjut Febri, Pemda akan mengimplementasikan aplikasi alat rekam data transaksi secara online yang bisa dipantau secara real time.
"Dengan begitu, semua transaksi akan terekam dan menutup celah korupsi," ujar Febri.
Adapun, perjanjian kerjasama antara Pemda dengan dengan Badan Pertanahan Nasional meliputi; Sertifikasi Tanah Pemerintah dalam rangka mendorong penertiban aset Pemda (terutama tanah).
Kemudian, koneksi 'host-to-host' untuk BPHTB, penggunaan data bersama zonasi nilai tanah dalam konteks optimalisasi pendapatan asli daerah kabupaten/kota dan pendaftaran tanah sistemik lengkap.
Febri menambahkan, setelah penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut, akan dilakukan workshop Implementasi host-to-host BPHTB Pemda se-Jawa Barat dengan BPN Provinsi Jawa Barat.
"Untuk penertiban aset daerah akan diselenggarakan rapat koordinasi penertiban aset dengan BPN, Polda, dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat," demikian Febri.
