Berita

Fahri Hamzah/Net

Politik

KPU Laporkan Hoax Pemilu, Fahri: Siapa Yang Laporkan KPU Karena Salah Input Data?

SABTU, 20 APRIL 2019 | 22:20 WIB | LAPORAN:

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyayangkan langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan melaporkan hoax mengenai pemilihan umum (Pemilu) 2019.

Fahri menilai, hal itu ironis mengingat KPU adalah lembaga negara yang digaji oleh rakyat. Namun, bukannya memberikan pelayanan terbaik, KPU justru mengancam akan mempolisikan rakyat atas tuduhan penyebaran hoax.

Fahri juga menyinggung kesalahan input data C1 ke aplikasi sistem perhitungan (Situng) yang dilakukan KPU, yang sempat menghebohkan masyarakat di media sosial.


"Kalau rakyat dilapor oleh KPU ke Polisi karena mengirim berita hoax ke media sosial, siapa yang melapor KPU ke Polisi karena menginput banyak data yang salah (hoax) ke situs resmi KPU?" tulis Fahri di laman Twitter pribadinya, @FahriHamzah, Sabtu (20/4).

Pria kelahiran Nusa Tenggara Barat (NTB) itu juga mempertanyakan hukuman apa yang pantas bagi KPU jika ternyata hoax yang dituduhkan itu benar adanya.

"Kalau Polisi menyisir laman media sosial mencari penyebar hoax yang dilapor KPU, apa hukuman bagi KPU kalau ternyata (hoax) itu benar? Apa kompensasinya buat penyebar konten itu, dan apa hukumannya buat KPU," lanjutnya.

"Kenapa kalau KPU salah hukum enggak berlaku? Kenapa kalau rakyat salah dihukum?" tegas Penggagas Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) tersebut.

Diwartakan sebelumnya, KPU menegaskan akan menyisir segala informasi bohong yang dihembuskan tentang pelaksanaan Pemilu 2019. Bahkan, hoax yang dinilai berbahaya akan dilaporkan ke aparat penegak hukum.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya