Berita

Said Didu/Net

Politik

Banyak Indikasi Kecurangan, Said Didu: Apakah Pemilu 2019 Bisa Dianggap Jurdil?

SABTU, 20 APRIL 2019 | 16:41 WIB | LAPORAN:

RMOL. Pemilihan umum (Pemilu) serentak 17 April 2019 masih menyisakan polemik. Masyarakat di seluruh Tanah Air menyaksikan banyaknya dugaan kecurangan baik pra, sedang maupun pasca hari pencoblosan.

Skandal surat suara yang telah dicoblos sebelum waktunya di Malaysia contohnya. Hingga saat ini, hal tersebut masih menyisakan tanda tanya besar di muka publik. Pasalnya, penyelesaian akhir dan pengungkapan siapa dalan di balik pencoblosan surat suara untuk Paslon 01 dan Caleg Partai Nasdem tak kunjung beres.

Skandal surat suara di Malaysia hanya sebagian kecil dari dugaan kecurangan Pemilu 2019. Oleh karenanya, tak heran banyak pihak yang menilai proses pemilihan umum kali ini jauh dari asas Pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil (Luber Jurdil).


Hal itu pula yang diungkapkan oleh Mantan Staf Khusus Menteri ESDM, Muhammad Said Didu. Ia meragukan kejujuran dan keadilan dalam Pemilu 2019 mengingat banyaknya dugaan kecurangan.

"Apakah kecurangan mulai dari DPT, keterlibatan aparat, keterlibatan pejabat sampai RW/RT, BUMN, Petugas KPPS yang memihak pada salah satu Capres, masih dianggap bahwa Pemilu 2019 masih Jurdil?" tulis Said Didu di akun Twitter pribadinya, @msaid_didu, Sabtu (20/4).

Di unggahan sebelumnya, selain adanya keraguan Pemilu memegang teguh asas, Said Didu juga menyebut adanya kecurangan terstruktur, sistematik dan massif (TSM) dalam gelaran pesta demokrasi lima tahunan ini.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya