Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Benteng Prabowo: Kecurangan KPU Bisa Picu Konflik!

SABTU, 20 APRIL 2019 | 11:24 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali diingatkan untuk tidak berlaku curang dalam melakukan perhitungan hasil Pemilu 2019. Sebab bukan tidak mungkin kecurangan bisa berakibat konflik di tengah masyarakat.

Ketua Umum Benteng Prabowo, Syafti Hidayat angkat bicara tentang kesalahan input data perolehan suara calon presiden-calon wakil presiden di aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Menurut dia input Situng itu sangat menguntungkan kubu 01 Joko Widodo-Maruf Amin, dan merugikan pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

"Padahal KPU harus berjalan lurus, tak boleh berpihak kepada kelompok manapun dalam pilpres ini," katanya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (20/4).


Perlu diketahui, KPU sudah mengakui bahwa sejauh ini ada 9 tempat pemungutan suara (TPS) yang petugasnya salah menginput data C1. TPS itu tersebar di beberapa provinsi. Diantaranya TPS di Maluku, NTB, Jawa Tengah, Riau dan Jakarta Timur dan lain-lain.

Ditekankan pria yang akrab disapa Uchok ini, KPU tak boleh sekalipun melakukan kecurangan, karena itu akan memicu konflik yang akhirnya akan banyak makan korban.

"Kalau salah input hanya satu daerah, mungkin tidak sengaja tapi kalau sembilan daerah salah input, bisa jadi masuk kesengajaan. KPU harus jujur dan adil. Dan jangan bermain api. People power bisa terjadi jika kedaulatan rakyat dimanipulasi dengan segala cara. Jika disengaja itu termasuk manipulasi," pungkas Uchok yang juga Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) ini.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya