Pencoblosan Di Malaysia Perlu Diulang Di Tempat Netral

Desakan penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) di Malaysia terus berdatangan. Kali ini desakan itu datang dari kalangan akademisi.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menilai PSU harus diselenggarakan lantaran KPU memusatkan acara pencoblosan hanya di tiga tempat yang dinilainya kurang netral, yakni di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Wisma Duta (rumah dinas Dubes), dan sekolah Indonesia.

"Tempatnya tidak netral. Bisa mengundang pertanyaan masyarakat. Disaat yang sama KPU sedang berusaha dipercaya masyarakat. Dan juga harus bertindak netral," katanya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (19/4).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menuntut PSU karena sebelumnya, dalam rekaman video yang viral kertas suara tercoblos ada caleg Partai Nasdem yang juga putra Dutabesar Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana, Davin Kirana ikut tercoblos.

Namun pihak KPU beralasan kalau mereka memusatkan proses pemilihan di tiga tempat karena tidak diberi akses oleh polisi Diraja Malaysia. Padahal tadinya ada 255 tempat pemungutan suara (TPS) yang dipersiapkan untuk sekitar 126 ribu pemilih di sana.

Menurut Ujang, KPU harus berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Kritikan masyarakat pun harus diperhatikan untuk menjaga netralitas. Untuk itu, dia meminta KPU segera melakukan PSU di negeri Jiran tersebut.

"Pemungutan ulang baiknya jangan dilakukan di Kantor Kedubes dan Wisma Duta. Karena itu, kan masuk wilayah kekuasaan dubes, yang merupakan ayah dari Davin yang kertas suara sudah dicoblos. Perlu dicari tempat yang netral. Sehingga, masyarakat akan percaya dengan hasilnya," pungkasnya.