Pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) lima tahunan yang paling bersejarah dengan menggabungkan pemilihan presiden dan legistlatif telah berlangsung pada Rabu (17/4) lalu.
Namun beberapa bulan sebelum pelaksanaan Pemilu, masyarakat dibuat tegang dan bahkan terpecah karena perbedaan pilihan. Kabar bohong (hoax), ujaran kebencian, saling menjelek-jelekkan satu sama lain banyak bermunculan baik di media sosial maupun di dunia nyata. Padahal ajang Pemilu ini ini sejatinya adalah sistem demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan nilai dan falsafah Pancasila.
Dengan telah berakhirnya Pemilu tersebut, Gurubesar Fakultas Ilmu Tabiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Dede Rosyada, MA, meminta kepada seluruh masyarakat untuk bisa menjaga kerukunan dan perdamaian di negeri ini. Karena menjaga kerukunan dan perdamaian itu merupakan bagian dari nilai-nilai luhur yang ada pada Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa
"Sekarang kepada masyarakat luas, mari kita sama-sama untuk menjaga kerukunan, kedamaian dan menjaga rasa keadilan bagi semua orang. Karena itulah hakikatnya demokrasi Pancasila, yakni demokrasi yang memiliki nilai-nilai luhur kejujuran, yang bukan semata-mata menghantarkan kemenangan,†ujar Dede.
Lebih lanjut Prof Dede menjelaskan, masyarakat sejatinya melihat ajang Pemilu itu sebagai sebuah proses demokrasi untuk memperkuat legitimasi bangsa ini. Bukan memanfaatkan Pemilu untuk mendahulukan kepentingan seseorang atau sekelompok orang yang dapat memecah persatuan.
"Biarkan mereka yang mendapat dukungan masyarakat memimpin bangsa ini, karena itu adalah mandat untuk membawa perubahan dalam rangka kemajuan bangsa. Setidaknya dalam aspek ekonomi, perdagangan, pemajuan sains dan teknologi yang akan membantu memperkaya barang-barang komoditas yang bisa dijual ke pasar global," ujar mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.
Tak hanya itu, menurutnya masyarakat juga harus bisa melihat pesta demokrasi ini sebagai upaya untuk membangun bangsa demi memperkuat dan merawat persaudaraan sesuai demokrasi Pancasila.
“Dan demokrasi dalam bidang politik ini diwujudkan dalam bentuk partisipasi dalam pemilihan umum lima tahunan untuk memilih Presiden dan wakil Presdien, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota," ujar pria kelahiran Ciamis 5 Oktober 1957 ini.
Ia juga meminta kepada masyarakat baik yang berpartisipasi atau tidak dalam Pemilu maupun pihak-pihak yang menjadi tim pemenangan paslon agar dapat menciptakan prinsip kekeluargaan, gotong royong, musyarawah mufakat sesuai nila-nilai yang terkandung pada Pancasila.
"Sebaiknya semua tanya hati nurani masing-masing, sudahkan kita jujur dengan diri kita? bahwa kemenangan tersebut bukan kemenangan paslon atau calon anggota parleman kita. Tetapi kemenangan itu untuk bangsa yang telah bisa melaksanakan Pemilu dengan baik. Karena siapapun pemenangnya adalah pemenang untuk kita semua," katanya mengingatkan.
Diakuinya memang banyak tokoh agama, nasional maupun tokoh publik yang masuk dalam kontestasi ini. Tapi dalam konteks ini, masyarakat harus bisa berpegang pada ajaran yang mereka anut, bahwa persaudaraan kebangsaan merupakan bagian dari perilaku beragama.
"Kalau saling hujat itu terjadi, yang ada malah membuat suasana kerukunan dan persaudaraan ini menjadi pecah. Untuk itu para tokoh masyarakat, agama dan publik mari bersama-sama untuk mengajak masyarakat untuk menciptakan perdamaian dan kerukunan,†katanya.
Ia juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat, terutama beberapa hari ke depan saat penghitungan suara Pemilu, untuk tidak menyebarkan
hoax ataupun spekulasi yang dapat memancing suasana menjadi panas. Ia meminta kepada masyarakat untuk mempersilakan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan penghitungan suara secara manual, sehingga akan diperoleh hasil yang lebih akurat.
"Jangan menyebar
hoax, hindari mengeluarkan kata-kata yang akan memancing serta menyulut emosi orang lain dengan dukungan berbeda, karena pada hakikatnya kemenangan adalah kemenangan untuk bangsa Indonesia," katanya mengakhiri.
