Berita

Foto: Repro

Politik

Dubes Rusdi Kirana Harus Diseret Ke Pengadilan Jika Tersangkut Kasus Surat Suara Tercoblos

JUMAT, 19 APRIL 2019 | 10:20 WIB | LAPORAN:

RMOL. Barisan pendukung pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk segera merampungkan pendalaman kasus dugaan surat suara tercoblos di Selangor, Malaysia.

Ketua Umum Benteng Prabowo, Syafti Hidayat mengatakan, jika terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) harus segera menetapkan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana sebagai tersangka.

"Dan diajukan ke pengadilan, karena ini terkait pidana Pemilu," katanya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik, Jumat (19/4).


Kasus ini bermula dari rekaman video yang menunjukkan surat-surat suara tercoblos di dalam sebuah ruko kosong di Selangor, Malaysia, beredar.
Surat suara tercoblos ditemukan Kamis (11/4) pekan lalu.

Dalam video tersebut, surat-surat suara itu terlihat tercoblos calon presiden nomor urut 01, Jokowi-Maruf dan beberapa caleg Partai Nasdem.  Salah satunya yang tercoblos nama Davin Kirana, putra Rusdi Kirana yang maju pencalegan Dapil Jakarta 2 dari Partai Nasdem.

KPU telah memastikan surat suara tercoblos di Selangor tersebut tidak dihitung sebagai hasil pemungutan suara.

"Jika Rusdi Kirana sebagai Dubes Malaysia tersangkut dalam kasus sengkarut pemilu di Malaysia sebaiknya dipecat saja," desak Syafti yang juga Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem).

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya