Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Quick Count Sebatas Alat Bantu

KAMIS, 18 APRIL 2019 | 18:01 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Situasi pasca pencoblosan terbilang cukup kondusif. Kedua calon presiden dan pendukung sama-sama sepakat menunggu hasil resmi KPU soal penghitungan Pilpres 2019.

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno memuji pidato Jokowi pasca pencoblosan. Meski hitung cepat sejumlah lembaga survei sudah memenangkan pasangan 01, Jokowi tidak langsung mengklaim kemenangan. Begitu juga dengan Prabowo yang masih sama-sama menunggu hasil resmi KPU.

“Semua tidak reaksioner dan akan menunggu hasil hitung resmi KPU. Saya kira satu sikap yang lebih maju ketimbang 2014 yang saling klaim kemenanangan. Kalau melihat sekarang kondisinya lebih adem," katanya di Jakarta, Kamis (18/4).


Adi menjelaskan bahwa hitung cepat memang bukan hasil resmi. Melainkan sebatas gambaran yang didasarkan pada hasil perhitungan suara di beberapa TPS. Namun demikian, quick count memiliki kecenderungan tidak meleset jauh dari hasil hitungan resmi KPU.

"Ini yang harus dijadikan pegangan bahwa quick count itu sebatas alat bantu," tegas dia.

Kepada sejumlah pihak yang menilai hitung cepat telah merugikan pasangan tertentu, adi menyarankan agar menempuh jalur-jalur hukum yang disediakan. Seperti melapor ke KPU dan Bawaslu.

“Laporkan saja ke KPU. Sehingga nanti KPU bisa membentuk dewan kode etik untuk mengadili lembaga-lembaga survei yang diduga meresahkan itu," pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya