Berita

Hendardi/Net

Politik

Setara Institute: Produk Quick Count Harus Dibela

KAMIS, 18 APRIL 2019 | 16:57 WIB | LAPORAN:

Setara Institute menilai hasil hitung cepat (quick count) yang dirilis dari beberapa lembaga survei bisa dijadikan acuan untuk menyimpulkan keunggulan pasangan Jokowi-Maruf. Oleh karena itu, produk QC harus dibela.

"Tapi ingat, bukan membela lembaga survei atau pasangan 01, tetapi membela suara rakyat yang sudah dihitung secara cepat," ujar Ketua Setara Institute, Hendardi, Kamis (18/4).

Namun demikian, untuk menghindari potensi ketegangan baru antarpendukung, ia mengimbau semua pihak tidak melakukan klaim-klaim dan perayaan berlebihan.


"Tetap menunggu proses penghitungan manual yang dilakukan oleh KPU," imbuhnya.

Menurut dia, sikap yang dipertontonkan Jokowi maupun Prabowo sebagai suatu sikap normatif dalam merespon hasil pemilihan. Hanya tidak sampai membakar emosi pendukung.

Terkaita fakta sejumlah ketidakteraturan penyelenggaraan Pemilu dan klaim kecurangan yang diajukan kubu 02, ia menyarankan sebaiknya diselesaikan dalam kerangka demokratik.

"Kita punya Mahkamah Konstitusi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Maka ke sanalah semua komplain diajukan," katanya.

Sebaliknya, lanjut dia, ide menggerakkan warga untuk melakukan perlawanan atas produk demokrasi harus  ditolak.

"Apalagi gagasan people power. Publik menyimak bahwa seluruh komplain atas penyelenggaraan Pemilu telah dan terus direspons dan disikapi oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP. Karena itu tidak ada argumen legal dan konstitusional untuk mendelegitimasi kinerja para penyelenggaraan Pemilu," demikian Hendardi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya