Berita

Haedar Nashir/Net

Politik

Ketum Muhammadiyah: Hasil Hitung Cepat Bukan Penentu Pemilu

KAMIS, 18 APRIL 2019 | 14:20 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah meminta semua pihak untuk menenangkan suasana selepas hari pencoblosan. Masyarakat harus menahan diri, menjaga ketenangan, dan bersabar menunggu hasil penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Begitu kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat jumpa pers di Kantor PP Muhammadiyah, Cik Ditiro, Yogyakarta, Kamis (18/4).

“Hendaknya semua pihak menghormati pilihan rakyat dan menerima hasil-hasil pemilu yang secara resmi akan diumumkan oleh KPU dengan jiwa besar, ksatria, lapang hati, dan bijaksana,” tegasnya.


Masyarakat, sambung Haedar, tidak boleh terlalu terpengaruh suasana oleh banyaknya hasil hitung cepat (quick count) yang disajikan di media massa, media sosial, dan ruang publik. Sebagai sebuah kerja ilmiah, survei memang merupakan sajian hitungan atau data yang patut dihormati.

“Tetapi sama sekali tidak mempengaruhi dan menentukan hasil pemilu,” tegasnya.

Sementara kepada para kontestan pilpres dan pileg, Haedar mengimbau untuk tidak membuat pernyataan spekulatif dan konfrontatif yang dapat menjadikan suasana pasca pemilu dan kehidupan kebangsaan menjadi tidak kondusif.

“Hasil perhitungan internal maupun dari luar hendaknya tidak dijadikan rujukan kemenangan, karena patokan resmi mengenai hasil pemilu sepenuhnya berada dalam kewenangan KPU,” harapnya.

Dia mengingatkan, jika ada masalah-maslaah dalam proses penghitungan, maka jalur yang ditempuh harus melalui mekanisme perundang-undangan yang dijamin konstitusi.

“Tapi harus disertai jiwa musyawarah untuk kemaslahatan bersama sebagaimana menjadi karakter bangsa Indonesia yang relijius, berbudaya luhur, dan terkandung dalam sila keempat Pancasila,” pungkas Haedar.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

UPDATE

Video Viral, Netanyahu Menyerah dan Flotilla Bebas

Senin, 25 Mei 2026 | 01:57

Narasi Larangan Pertalite untuk Kendaraan Merek Tertentu per 1 Juni 2026 Hoax!

Senin, 25 Mei 2026 | 01:40

Euforia Bobotoh

Senin, 25 Mei 2026 | 01:20

Sugiono Dianggap Berhasil Terjemahkan Kerja Nyata Prabowo

Senin, 25 Mei 2026 | 00:59

Ini Tujuh Saran untuk Prabowo Realisasikan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 25 Mei 2026 | 00:40

Gubernur Lemhannas Minta Keberadaan BoP Dikaji Ulang

Senin, 25 Mei 2026 | 00:18

Edukasi Keuangan Bantu Mahasiswa Kelola Kantong Secara Sehat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:58

Golkar Jadikan MDI Instrumen Sosialisasi Program Prabowo ke Umat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:40

Prabowo Singgung Reshuffle Zulhas, PAN Terancam Tidak Digandeng Gerindra di 2029

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:19

Ekonomi Syariah dan Ekonomi Kerakyatan: Dua Tombak Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Minggu, 24 Mei 2026 | 22:43

Selengkapnya