Berita

Arief Budiman dkk/Net

Politik

Kinerja KPU Terburuk Sepanjang Pemilu Di Indonesia

RABU, 17 APRIL 2019 | 19:56 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) kali ini dinilai terburuk sepanjang sejarah pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia.

Peneliti politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah melihat banyaknya laporan kecurangan yang terjadi selama proses pemungutan suara.

"Setidaknya sepanjang 12 kali Pemilu, tidak ada yang lebih buruk dari penyelenggaraan kali ini. Selain persoalan administratif hingga kualitas logistik pemilihan, massifnya laporan kecurangan semakin menguatkan argumen bahwa KPU berkinerja buruk," katanya.


Melihat kondisi itu, Dedi khawatir bahwa legitimasi hasil Pemilu 2019 dipertanyakan publik.

"Setiap kemungkinan selalu ada, termasuk resiko delegitimasi hasil Pemilu jika kecurangan sekecil apapun tidak segera direspon oleh pihak berwenang," tuturnya di Jakarta, Rabu (17/4).

Dedi menekankan, Pemilu seharusnya tidak saja menjadi ajang pergantian kekuasaan, tetapi sarana pembangunan yang lebih baik.

"Untuk itu Pemilu tidak boleh tercederai dengan kecurangan," tegasnya.

Disinggung soal hasil hitung cepat yang dipublikasikan berbagai lembaga survei, Dedi menilai hal itu tidak bisa dijadikan rujukan utama.

"Hitung cepat dari lembaga bereputasi boleh kita percaya, meskipun tidak bisa dijadikan rujukan utama, ia hanya menggambarkan sesuai sample yang digunakan," terangnya.

"Tetapi yang menjadi persoalan, apabila hasil hitung cepat itu dimanipulasi, atau ada kesengajaan memilih karakter wilayah yang memang sudah menjadi basis pemilih kubu tertentu." imbuh Dedi.

Itulah sebabnya selalu ada sisi gelap hitung cepat. Saran dia, cara terbaik dengan menghitung konvensional dari TPS ke TPS.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Bos Danantara Ungkap Proses Pangkas BUMN Tak Mudah

Rabu, 07 Oktober 2026 | 12:11

Hingga Siang Nusron Belum Hadir, KPK Masih Menunggu

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:53

PJBS Direvisi, Porsi Saham Bayan Resources yang Dibeli Haji Isam Bertambah Jadi 10,08 Miliar

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:44

Nasib Gibran Kini Tergantung Prabowo

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:37

Empat WNI Pulang ke Tanah Air usai Enam Bulan Disandera Bajak Laut Somalia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

PDIP: Kebohongan Gibran Lulus SMA Sederajat Tercatat dalam Putusan Negara!

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

Putusan MK soal Gibran Buka Perdebatan Demokrasi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:21

DPR Minta Pemerintah Percepat Huntara bagi Korban Gempa Flores

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:19

Rita Widyasari Kembali Diperiksa KPK

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:17

Badai Dekati Amerika, Harga Minyak Naik Lagi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:01

Selengkapnya