Berita

Arief Budiman dkk/Net

Politik

Kinerja KPU Terburuk Sepanjang Pemilu Di Indonesia

RABU, 17 APRIL 2019 | 19:56 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) kali ini dinilai terburuk sepanjang sejarah pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia.

Peneliti politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah melihat banyaknya laporan kecurangan yang terjadi selama proses pemungutan suara.

"Setidaknya sepanjang 12 kali Pemilu, tidak ada yang lebih buruk dari penyelenggaraan kali ini. Selain persoalan administratif hingga kualitas logistik pemilihan, massifnya laporan kecurangan semakin menguatkan argumen bahwa KPU berkinerja buruk," katanya.


Melihat kondisi itu, Dedi khawatir bahwa legitimasi hasil Pemilu 2019 dipertanyakan publik.

"Setiap kemungkinan selalu ada, termasuk resiko delegitimasi hasil Pemilu jika kecurangan sekecil apapun tidak segera direspon oleh pihak berwenang," tuturnya di Jakarta, Rabu (17/4).

Dedi menekankan, Pemilu seharusnya tidak saja menjadi ajang pergantian kekuasaan, tetapi sarana pembangunan yang lebih baik.

"Untuk itu Pemilu tidak boleh tercederai dengan kecurangan," tegasnya.

Disinggung soal hasil hitung cepat yang dipublikasikan berbagai lembaga survei, Dedi menilai hal itu tidak bisa dijadikan rujukan utama.

"Hitung cepat dari lembaga bereputasi boleh kita percaya, meskipun tidak bisa dijadikan rujukan utama, ia hanya menggambarkan sesuai sample yang digunakan," terangnya.

"Tetapi yang menjadi persoalan, apabila hasil hitung cepat itu dimanipulasi, atau ada kesengajaan memilih karakter wilayah yang memang sudah menjadi basis pemilih kubu tertentu." imbuh Dedi.

Itulah sebabnya selalu ada sisi gelap hitung cepat. Saran dia, cara terbaik dengan menghitung konvensional dari TPS ke TPS.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya