KPU Dan Bawaslu Harus Tegas Lawan Politisasi Agama

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus tegas dalam menindak pelaku politisasi agama. Sebab politisasi agama bisa berujung pada perpecahan bangsa.

Begitu tegas anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Benny Susetyo di sela-sela diskusi bertema “Pilpres dan Politisasi Simbol Agama” di Cikini, Jakarta, Kamis (4/4).

"KPU dan Bawaslu harus keras. Pihak-pihak yang menggunakan rumah ibadah sebagai alat politik harus ditindak,” tegasnya.

Dengan ketegasan itu, kata dia, maka politisasi agama di masyarakat bisa diminimalisasi. Tanpa ketegasan, sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia bisa hancur.

“Ketika agama jadi aspirasi untuk kepentingan kekuasaan, maka dia jadi alat untuk menghancurkan peradaban,” kata Romo Beny

Sementara itu, pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai faktor pemahaman masyarakat yang rendah yang membuat politisasi agama makin marak. Untuk itu, dia mengajak media agar bisa memberi pencerahan.

“Media memberikan kesadaran kepada masyarakat yang belum melek secara politik,” pungkasnya.