500 Pelanggaran Pemilu Terjadi Di Jabar

Sebanyak 500 pelanggaran dalam Pemilu Serentak 2019 terjadi di Jawa Barat. Pelanggaran itu didominasi oleh administrasi.

Begitu catatan Ketua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan saat memberi pemaparan di acara "Sosialisasi Produk Hukum Pemilihan Umum Tahun 2019" di Sukabumi, Kamis (4/4).

"Dari semua pelanggaran yang ditangani, 70 persen di antaranya berkaitan administratif," ujarnya.

Menurutnya, pelanggaran administratif tersebut berkaitan alat peraga kampanye (APK). Hal itu termasuk yang ditangani di Sukabumi.

"Dari 70 persen pelanggaran administratif, sebagian juga ada di Sukabumi," ucapnya.

Sementara 30 persen sisanya merupakan pelanggaran bersifat pidana. Hal itu berkaitan money politic dan netralitas aparatur sipil negara (ASN).

"Kasus yang masuk ranah pidana sekitar 30 persen, namun yang masuk putus pengadilan hanya empat kasus,” sambungnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa fungsi Bawaslu bukan berkaitan dengan proses penanganan pelanggaran. Namun proses penyelesaian sengketa dalam memutus prosedural yang dipermasalahkan peserta pemilu atau pihak lainnya.

"Sudah ada mekanisme yang kami lakukan, yakni sidang ajudikasi dan sidang putusan sengketa," pungkasnya seperti diberitakan RMOLJabar.