JARGON politik pembangunan nasional yang sangat berkesan dalam kegiatan kampanye Pilpres 2014 adalah mengubah pembangunan Jawa Sentris. Pembangunan bukan lagi diutamakan dilakukan di Pulau Jawa, melainkan diperluas ke luar Pulau Jawa untuk memperbaiki distribusi kue pembangunan.
Pembangunan akan dimulai dari pinggiran ke pusat. Dari desa ke kota. Pulau-pulau terluar bukan lagi menjadi halaman belakang, melainkan akan diubah menjadi beranda depan NKRI.
Jargon tadi jauh lebih maju dibandingkan amanat Undang-Undang, yang menghendaki pemerataan distribusi pembangunan. Untuk mempercepat pembangunan, pemerintah ternyata tidak dapat mengandalkan realokasi dari subsidi pembangunan untuk menaikkan belanja infrastruktur dan memberikan subsidi yang tepat sasaran.
Sasaran dimaksudkan dengan cara menaikkan belanja bantuan sosial pada rumah tangga pra sejahtera. Istilah pra sejahtera, bahkan diganti menjadi rumah tangga keluarga harapan.
Yang kemudian terjadi adalah realisasi subsidi BBM sebesar Rp 239,99 triliun tahun 2014 diturunkan menjadi Rp 47,05 triliun tahun 2017. Akan tetapi realisasi bantuan sosial Rp 97,93 triliun tahun 2014 gagal dinaikkan, melainkan diturunkan menjadi Rp 55,29 triliun tahun 2017.
Realisasi belanja modal memang dapat dinaikkan dari Rp 160,79 triliun tahun 2014 menjadi Rp 226,14 triliun tahun 2017. Untuk menutupi kekurangan kebutuhan belanja modal pembangunan infrastruktur, maka pemerintah pusat selain menaikkan utang, juga melibatkan BUMN.
Posisi utang pemerintah pusat sebesar Rp 4.416,35 triliun per triwulan III tahun 2018. Posisi tersebut sebesar 40 persen akumulasi PDB triwulan I-III tahun 2018 dan berada di bawah batas 60 persen PDB berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara.
Posisi utang BUMN non lembaga keuangan sebesar Rp 804,6 triliun dan BUMN lembaga keuangan sebesar Rp 3.849,69 triliun pada periode yang sama. Utang publik adalah utang pemerintah pusat ditambah utang BUMN. Tambahan utang publik sebesar Rp 2.931,78 triliun selama triwulan I tahun 2015 hingga triwulan III tahun 2018 (Bank Indonesia, 2019).
Utang tadi bukan untuk pembangunan infrastruktur semata.
Apabila pembangunan Jawa Sentris telah berubah menggunakan instrumen utang di atas, maka redistribusi penduduk diharapkan bergeser menuju ke luar Pulau Jawa. Akan tetapi yang terjadi adalah kepadatan penduduk per kilometer persegi di Pulau Jawa masih meningkat. Misalnya kepadatan penduduk per kilometer persegi di DKI Jakarta sebesar 14.518 jiwa tahun 2010 meningkat menjadi 15.624 jiwa tahun 2017.
Sementara itu kepadatan penduduk di Papua Barat semula 8 menjadi 9 dan di Papua semula 9 menjadi 10 pada pengukuran dan periode waktu yang sama. Kemudian jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masih meningkat dari 234.451 orang tahun 2016 menjadi 261.820 orang tahun 2017.
Penulis adalah peneliti INDEF dan pengajar di Universitas Mercu Buana.
