Sekjen Gerindra: Revisi Remisi Menunjukkan Ada Yang Salah Tata Kelola Negara

. Kebijakan pemberian remisi kepada terpidana pembunuhan wartawan Bali AA Gde Bagus Narendra Prabangsa, I Nyoman Susrama yang dicabut kembali oleh Presiden Joko Widodo bukanlah kali pertama dilakukan oleh rezim saat ini.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (Senin, 11/2).

"Kami setuju pembunuh dan perencana pembunuhan dihukum berat, tapi kemudian kok tiba-tiba mendapatkan remisi terus kemudian tiba-tiba direvisi," kata Muzani dengan nada heran.

"Ini revisi yang bagus, tapi seperti ini kan terjadi dalam setiap kebijakan dan terulang seperti kasus ABB ketika pak Yusril datang menawarkan kebebasan lalu diralat oleh pak Wiranto dan akhirnya sampai sekarang nggak jelas ceritanya," sambung wakil ketua MPR itu.

Menurut Muzani, kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi dan mengalami revisi kerap dilakukan seolah menunjukkan tata kelola administrasi pemerintahan yang kurang baik.

"Menurut saya ada yang salah dalam tata kelola administrasi negara ini," tegas dia.

Lebih lanjut, dia menyarankan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan secara matang atas semua kebijakan yang diambil sebelum akhirnya diputuskan.

"Tata kelola administrasi ini harus ditinjau ulang karena sering terjadi (revisi)," demikian Ahmad Muzani. [rus]