Untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam Pemilu 2019, aparat pengurus lingkungan seperti camat dan lurah diminta dapat mengawasi peredaran kartu identitas (KTP-el) palsu.
Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengingatkan, KTP palsu dapat menimbulkan efek domino. Efek dari penggelembungan suara secara gaib melalui KTP palsu disebutkannya dapat memunculkan gangguan dalam ketertiban masyarakat akibat saling klaim dari pendukung calon presiden.
"Lurah dan camat antisipasi KTP palsu. Yang banyak dibuat (KTP) tapi orangnya tidak ada. Sekarang sistem IT (informasi dan teknologi) semakin canggih, semakin susah dipalsukan," pesan Sahroni dalam kunjungan kerja ke Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (31/1).
Politisi Partai Nasdem itu meminta para pengurus RW (rukun warga) untuk tidak menolak siapapun calon peserta pemilu, baik tingkatan pemilihan presiden hingga legislatif yang datang ke wilayahnya.
"Siapapun caleg tidak boleh dilarang masuk ke wilayahnya. Karena itu adalah bagian demokrasi, bagian pestanya rakyat lima tahunan. Bapak, ibu untuk DKI Jakarta memegang empat kertas suara, di situlah proses memilih pimpinan di wilayahnya," jelas Sahroni.
Di samping menyosialisasikan proses pemilu agar berjalan baik, Sahroni memanfaatkan kunjungan ke daerah pemilihannya untuk menyerap segala persoalan di tengah warga.
Terkait pengawasan peredaran KTP palsu, Camat Tanjung Priok Syamsul Huda menyampaikan bahwa pihaknya melakukan rapat evaluasi setiap pekan untuk membahas persoalan kependudukan, khususnya menjelang pemilu. Penduduk di Kecamatan Tanjung Priok sendiri berjumlah lebih dari 400 ribu orang.
"Kita ada seminggu sekali rapat evaluasi, gabungan dengan PPK (panitia pemilihan kecamatan), panwas (panitia pengawas) serta Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Permasalahan terkait kependudukan dibahas di situ," bebernya.
[wah]
