Pemerintah Kecewa Berat Dengan Sikap Vanuatu

Langkah Vanuatu yang memfasilitasi pertemuan tokoh pembebasan Papua Barat Benny Wenda dengan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB membuat geram pemerintah Indonesia.

Buntut dari tindakan itu, pemerintah Indonesia melayangkan protes keras kepada negara kepulauan di Samudra Pasifik bagian selatan tersebut.

"Kami sedang mempelajari segala kemungkinan. Namun yang pasti kami sudah melayangkan nota protes yang keras pada Vanuatu," kata Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi usai rapat kerja dengan Komisi I DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/1).

Dalam rapat kerja, Retno juga membeberkan jika Benny Wenda sempat menyampaikan beberapa hal terkait situasi di Papua saat pertemuan dengan Komisi Tinggi HAM PBB.

Padahal, berdasarkan laporan Perwakilan Tetap RI di Jenewa, diketahui pihak Komisi Tinggi HAM PBB terkejut dengan kehadiran Benny Wenda. Sebab dia tidak tercatat sebagai delegasi resmi Vanuatu.

Di sisi lain, kunjungan kehormatan delegasi Vanuatu ke kantor Komisi Tinggi HAM PBB bertujuan membahas pelaksanaan Universal Periodic Review HAM Vanuatu. Bukan membahas masalah Papua.

Retno dengan tegas menyatakan kalau Vanuatu tidak memiliki itikad baik terkait penghormatan atas kedaulatan wilayah Indonesia dengan memfasilitasi Benny Wenda.

"Rasa saling menghormati kedaulatan wilayah suatu negara harus dijunjung tinggi dalam sebuah hubungan diplomatik. Sebab salah satu prinsip yang harus dihormati semua negara adalah prinsip menghormati kedaulatan negara lain," tegas Retno. [wah]