Berita

Prabowo dan Sandiaga Uno/Ist

Politik

Prabowo Subianto, "What Is To Be Done"

SELASA, 15 JANUARI 2019 | 07:39 WIB | OLEH: SYAHGANDA NAINGGOLAN

PIDATO Prabowo Subianto menggelegar di bumi nusantara kemarin malam. Jutaan atau puluhan juta menyaksikan pidato visi-misi tersebut. Dari sisi pidato, Prabowo luar biasa, mampu sebagai "singa podium", yang menjelaskan pikiran-pikirannya seolah berinteraksi dengan suasana audiens dan seolah tanpa teks.

Kita akan melihat dari sisi substansi, betapa hebatnya Prabowo dalam pikiran-pikirannya. Pertama, tentang pembangunan. Prabowo menekankan reorientasi pembangunan. Reorientasi ini bermaksud mentransformasi pembangunan yang selama ini tergantung pada impor dan asing ke arah kemandirian atau kedaulatan. Kedaulatan yang disasar secara sektoral adalah sektor pangan, energi dan sektor air. Karena, ketiga ini adalah barang yang akan langka di masa depan, yang menjadi rebutan sengit antara bangsa-bangsa.

Selain urusan sektoral, reorientasi pembangunan juga menyangkut Industrialisasi. Tema industrialisasi ini menyangkut riset para pakar yang menyatakan telah terjadi deindustrialisasi di Indonesia. Prabowo menjelaskan, industri otomotif, misalnya harus benar-benar kenyataan di tahun mendatang. Bukan otomotif bohong-bohongan,  melainkan dibangun sendiri oleh bangsa kita.


Reorientasi juga menyangkut pembiayaan, efisiensi dan produktifitas. Dari sisi pembiayaan, hutang luar negeri harus dikendalikan bukan sebagai andalan, melainkan mendorong berputarnya uang di dalam negeri. Sedangkan efisiensi dan produktifitas, dengan membandingkan China dan Vietnam, Prabowo mendorong ICOR (Incremental Capital Output Ratio) per dollar akan dapat ditingkatkan menyamai negara tersebut.

Selanjutnya, reorientasi juga diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja bagi rakyat kita dan kemakmuran semua rakyat, bukan untuk segelintir pemilik modal dan para elit.

Terakhir, reorientasi juga tidak menihilkan peranan pelaku usaha secara adil, baik swasta maupun BUMN. Namun, bagi BUMN, peranan BUMN sebagai institusi bisnis yang dikendalikandan mengemban misi negara, harus sehat, kuat dan besar.

Kedua, tentang negara dan rakyat. Prabowo meyakini bahwa negara yang kuat diperlukan untuk mewujudkan reorientasi pembangunan tersebut. Negara harus hadir untuk menjalankan strategi besar (strategi dorongan besar/"big push") yang ditandai dengan institusi negara yang bersih dan bebas korupsi.

Juga tak kalah pentingnya adalah negara yang melindungi. Negara harus pasti menjamin tidak ada warganya yang kurang gizi apalagi kelaparan. Negara harus menjamin keadilan yang berkelanjutan, yakni pro lingkungan, pro pendidikan dan bersifat lintas generasi. Terakhir, negara harus kuat dengan tentara yang kuat melindungi bangsanya dari ancaman asing.

Dari perspektif rakyat, arah pembangunan ke depan harus berpusat pada rakyat. Berpusat artinya rakyat lah yang menjadi subek pembangunan. Rakyat bukan sekedar objek.

Rakyat juga berarti pembangunan untuk semua bukan untuk segelintir orang, seperti yang terjadi selama ini. Lebih jelas lagi, bahwa musuh utama Prabowo ke depan adalah kemiskinan itu sendiri. Prabowo akan berperang habis-habisan memusnahkan kemiskinan.

Akhir cerita pembangunan adalah hilangnya secara drastis kesenjangan sosial di Indonesia.

Ketiga, tentang Demokrasi. Prabowo menekankan bahwa kritik adalah bagian keseimbangan politik kekuasaan yang diperlukan (check and balance system). Tanpa kritik, sebuah rezim akan terjerumus pada kesewenang2an. Dengan kritik, pemerintahan bisa dapat masukan yang baik.

Tentu konsekwensinya adalah persekusi dan kriminalisasi terhadap oposisi tidak diperlukan, seperti yang sekarang ini terjadi. Intelijen negara tidak diperlukan untuk memata-matai lawan politik. Aparatur negara lainnya juga tidak perlu dikerahkan menjatuhkan musuh-musuh politik.

"What is to be done"

Ketiga pikiran substansial di atas tentunya memerlukan kerja keras negara dan rakyat semuanya. Meski Prabowo menekankan peranan negara, namun besarnya keingingan yang harus diwujudkan, membutuhkan kesadaran rakyat yang kuat untuk berbenah.

Di sisi inilah sebenarnya Prabowo harus memastikan "What is to be done" dan sekaligus "what has to be done". Karena, apa yang diinginkan Prabowo adalah sebuah revolusi kebudayaan. Sebuah "great leap forward".

Prabowo harus membangun kontrak-kontrak sosial dengan kekuatan rakyat seperti kekuatan Habib Rizieq, kekuatan ormas-ormas, kekuatan kampus dan mahasiswa, kekuatan rakyat lainnya untuk  bekerja siang malam tanpa pamrih.

Jika Prabowo bersandar hanyapada kekuatan birokrasi yang ada, bersandar pada kaum borjuis lokal, bersandar pada "pelacur-pelacur intelektual", bersandar pada "kaum penjilat", bersandar pada pemburu jabatan, bersandar pada kaum neoliberal, cita-cita Prabowo akan kandas tak bermakna. Strategi dorongan besar haruslah strategi membangun kekuatan rakyat secara sungguh-sungguh. Rakyat yang produktif, bekerja siang malam menghidupkan pabrik-pabrik, memakmurkan tanah pertanian, membangun kapal-kapal ikan dan lain sebagainya.

Kemenangan Prabowo haruslah menjadi kemenangan rakyat. Kemenangan Prabowo haruslah menjadi revolusi rakyat jelata. Ini ada spirit yang ditunggu, sehingga energi besar yang datang bersifat resultante kekuatan rakyat. Dan kekuasaan Prabowo adalah kekuasaan rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Sambil ikhtiar menyongsong revolusi rakyat, ikhtiar terus dilakukan dengan doa kepada Allah SWT, agar kemenangan tercapai. Dan perjuangan Prabowo bersama rakyat diridhoi Nya. [***]

Direktur Eksekutif Sabang-Merauke Center

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

8.620 Hektare Lahan Kalsel Terbakar, Pemadaman Terganjal Krisis Air

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:24

BRImo Taiwan Manjakan Diaspora dan PMI Kelola Keuangan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:15

Temuan Bibit Sawit Bongkar Motif Karhutla Bukan Semata karena El Nino

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:52

ISPA dan Rabies Mulai Mengancam Ribuan Pengungsi Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:39

Tolak Demo Berbau Provokasi di DPR, Jaga Jakarta!

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:23

Magang Pengurus KDKMP Replikasi Model Bisnis Berbasis Potensi Desa

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:12

Masa Iddah Politik Calon Ketum PBNU: Bolehkah Perkum Menambah Syarat?

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:06

Menuju Muktamar NU, Nahdliyin Berharap Sejarah 2015 Tak Terulang

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:31

Gebu Minang-Hanura Terbangkan 3,6 Ton Rendang Buat Korban Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:28

Obligasi Sosial Berkelanjutan BRI Raih IDX Channel Anugerah ESG 2026

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya