Ketua DPRD Ingin ERP Jadi Prioritas Gubernur Anies

Proyek jalan berbayar atau Elektronic Road Pricing (ERP) meruoakan terobosan yang baik untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi di DKI Jakarta.

Atas alasan itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyayangkan nasib program ERP yang tidak jelas. Bahkan satu dari tiga kontraktor telah mengundurkan diri tanpa ada alasan yang jelas.

"Sekarang mau benahi transportasi umum gimana? Coba ilangin Kopaja jelek kasarnya, kan pasti berontak. Tapi dengan adanya penyekatan di situ kan semua negara maju pakai kok. Singapura, Malaysia, negara-negara tetangga pakai," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta, Senin (14/1).

Menurutnya, selain menekan angka penggunaan kendaraan pribadi, ERP juga dapat membenahi transportasi umum di Jakarta dengan integrasi Transjakarta, MRT dan KRL.

Karena itu, sambungnya, program ini harus terus dilanjutkan guna mewujudkan Jakarta kota yang terintegrasi oleh moda angkutan umum.

"(ERP) prioritas dong. Itu kan dulu (jawaban) bagaimana penanganan macet di Jakarta. Makanya saya akan tanyakan ke Pak Gubernur. Ini kan program yang bagus," tutupnya. [ian]