Berita

Pemilu Bangladesh/Reuters

Dunia

Oposisi Bangladesh Boikot Pengambilan Sumpah Jabatan Pemenang Pemilu

KAMIS, 03 JANUARI 2019 | 19:49 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Anggota oposisi parlemen Bangladesh memboikot upacara pengambilan sumpah pada hari Kamis (3/1), setelah menolak hasil pemilihan umum yang mereka klaim telah dicurangi. Pemilu kemarin diklaim oposisi memberikan jalan lebar bagi Perdana Menteri Sheikh Hasina untuk kembali menjabat.

Diketahui bahwa aliansi yang berkuasa Hasina memenangkan lebih dari 90 persen kursi yang diperebutkan dalam pemilihan hari Minggu (30/12) kemarin. Pemilu diwarnai dengan tuduhan pengisian suara, intimidasi pemilih dan kekerasan yang menewaskan sedikitnya 17 orang.

Dikabarkan Reuters, Hasina dan partai Liga Awami yang berkuasa telah menolak tuduhan itu.


Saat anggota parlemen yang baru terpilih dari blok yang berkuasa, termasuk Hasina, dilantik pada hari ini (Kamis, 3/1), tujuh anggota oposisi menjauh.

"Mengapa kita harus bersumpah ketika kita menolak pemilihan ini?" kata sekretaris jenderal oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), Mirza Fakhrul Islam.

Islam adalah salah satu dari tujuh anggota oposisi yang memenangkan kursi.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Bangladesh telah menolak seruan oposisi untuk pemungutan suara baru. Meski begitu, aliansi oposisi pada hari Kamis mengajukan tuntutan baru untuk pemilihan kembali. [mel]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya