Berita

Nicholas Haysom/BBC

Dunia

Dinilai Ikut Campur Urusan Negara, Somalia Usir Utusan PBB

RABU, 02 JANUARI 2019 | 19:38 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Somalia memaksa utusan utama PBB, Nicholas Haysom angkat kaki dari negara tersebut. Pengusiran itu dilakukan lantaran pemerintah Somalia menuduhnya telah mempermalukan PBB dengan bertindak seperti penguasa negara itu.

Haysom sendiri merupakan sosok yang memperingatkan soal kekhawatiran akan meningkatnya pembunuhan para demonstran yang bersekutu dengan mantan gerilyawan al Shabab, Mukhtar Robow.

Merujuk data PBB, pasukan keamanan diduga terlibat dalam kematian sekitar 15 pengunjuk rasa dan penahanan sekitar 300 orang yang terlibat dalam unjuk rasa tersebut.


Untuk diketahui, Somalia merupakan negara yang sangat bergantung pada bantuan asing.

PBB sendiri hadir di Somalia untuk memberikan pelatihan, seragam, dan tunjangan untuk pasukan keamanannya, yang memerangi kelompok militan Islam al-Shabab.

Sementara itu, Robow yang merupakan mantan wakil pemimpin al-Shabab, membelot dari kelompok itu pada 2017. Dia mengumumkan Oktober lalu bahwa dia bermaksud mencalonkan diri sebagai presiden negara bagian Barat Daya Somalia.

Namun, pemerintah melarangnya untuk ikut pemilihan dan pasukan keamanan menangkapnya pada awal Desember lalu. Pemerintah mengatakan dia tidak melepaskan ideologi ekstremisnya, meski telah membelot.

Namun Haysom menulis surat kepada pemerintah Somalia pada 30 Desember lalu untuk mempertanyakan dasar hukum penangkapan Robow dan tindakan keras selanjutnya terhadap para pendukungnya yang berdemonstrasi di Baidoa, ibukota negara bagian Barat Daya.

Tidak jelas apakah pemerintah menjawab keprihatinan Haysom, tetapi Menteri Luar Negeri Ahmed Isse Awad mengatakan utusan PBB tidak lagi diterima di negara itu.

"Haysom telah melanggar aturan diplomatik, dan bertindak seolah-olah dia adalah kepala atau penguasa Somalia. Dia memalukan terhadap tindakan PBB dan telah melanggar kedaulatan dan kemerdekaan Somalia," katanya kepada BBC.

Haysom merupakan warga negara Afrika Selatan dan penasihat hukum untuk Presiden kulit hitam pertama negara itu Nelson Mandela. Dia kemudian bertugas sebagai utusan PBB untuk Afghanistan, Sudan dan Sudan Selatan.

Dia diangkat sebagai wakil khusus kepala PBB Antonio Guterres untuk Somalia pada September 2018, dan ditugaskan tugas membantu mencapai perdamaian di negara itu. [mel]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Marak OTT Kepala Daerah, PKB Minta Evaluasi Desain Pilkada

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:25

Program Digitalisasi Pembelajaran Jangkau 288.865 Sekolah

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:20

8 Dekade BNI Tumbuh Bersama Indonesia dalam Semangat Swadharma Bhakti Nagara

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:00

10 Biksu Thailand Tewas Tertabrak Pikap yang Dikemudikan Bocah 11 Tahun

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:47

Kemandirian Energi, Masa Depan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:42

UMiMAX Pertamina Bantu Masyarakat Rentan Kembangkan Usaha

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:30

Lewat X-ray, Bea Cukai Bongkar Penyelundupan 3,37 Ton Narkotika

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:24

13 Negara Pastikan Tempat di Babak 16 Besar Piala Dunia 2026

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:23

Aktivis Tibet Tewas Bakar Diri di Dekat Markas PBB New York

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:23

Bupati Langkat Syah Afandin Digiring ke Gedung Merah Putih KPK

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:11

Selengkapnya