Berita

Nicholas Haysom/BBC

Dunia

Dinilai Ikut Campur Urusan Negara, Somalia Usir Utusan PBB

RABU, 02 JANUARI 2019 | 19:38 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Somalia memaksa utusan utama PBB, Nicholas Haysom angkat kaki dari negara tersebut. Pengusiran itu dilakukan lantaran pemerintah Somalia menuduhnya telah mempermalukan PBB dengan bertindak seperti penguasa negara itu.

Haysom sendiri merupakan sosok yang memperingatkan soal kekhawatiran akan meningkatnya pembunuhan para demonstran yang bersekutu dengan mantan gerilyawan al Shabab, Mukhtar Robow.

Merujuk data PBB, pasukan keamanan diduga terlibat dalam kematian sekitar 15 pengunjuk rasa dan penahanan sekitar 300 orang yang terlibat dalam unjuk rasa tersebut.


Untuk diketahui, Somalia merupakan negara yang sangat bergantung pada bantuan asing.

PBB sendiri hadir di Somalia untuk memberikan pelatihan, seragam, dan tunjangan untuk pasukan keamanannya, yang memerangi kelompok militan Islam al-Shabab.

Sementara itu, Robow yang merupakan mantan wakil pemimpin al-Shabab, membelot dari kelompok itu pada 2017. Dia mengumumkan Oktober lalu bahwa dia bermaksud mencalonkan diri sebagai presiden negara bagian Barat Daya Somalia.

Namun, pemerintah melarangnya untuk ikut pemilihan dan pasukan keamanan menangkapnya pada awal Desember lalu. Pemerintah mengatakan dia tidak melepaskan ideologi ekstremisnya, meski telah membelot.

Namun Haysom menulis surat kepada pemerintah Somalia pada 30 Desember lalu untuk mempertanyakan dasar hukum penangkapan Robow dan tindakan keras selanjutnya terhadap para pendukungnya yang berdemonstrasi di Baidoa, ibukota negara bagian Barat Daya.

Tidak jelas apakah pemerintah menjawab keprihatinan Haysom, tetapi Menteri Luar Negeri Ahmed Isse Awad mengatakan utusan PBB tidak lagi diterima di negara itu.

"Haysom telah melanggar aturan diplomatik, dan bertindak seolah-olah dia adalah kepala atau penguasa Somalia. Dia memalukan terhadap tindakan PBB dan telah melanggar kedaulatan dan kemerdekaan Somalia," katanya kepada BBC.

Haysom merupakan warga negara Afrika Selatan dan penasihat hukum untuk Presiden kulit hitam pertama negara itu Nelson Mandela. Dia kemudian bertugas sebagai utusan PBB untuk Afghanistan, Sudan dan Sudan Selatan.

Dia diangkat sebagai wakil khusus kepala PBB Antonio Guterres untuk Somalia pada September 2018, dan ditugaskan tugas membantu mencapai perdamaian di negara itu. [mel]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya