Berita

Nicholas Haysom/BBC

Dunia

Dinilai Ikut Campur Urusan Negara, Somalia Usir Utusan PBB

RABU, 02 JANUARI 2019 | 19:38 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Somalia memaksa utusan utama PBB, Nicholas Haysom angkat kaki dari negara tersebut. Pengusiran itu dilakukan lantaran pemerintah Somalia menuduhnya telah mempermalukan PBB dengan bertindak seperti penguasa negara itu.

Haysom sendiri merupakan sosok yang memperingatkan soal kekhawatiran akan meningkatnya pembunuhan para demonstran yang bersekutu dengan mantan gerilyawan al Shabab, Mukhtar Robow.

Merujuk data PBB, pasukan keamanan diduga terlibat dalam kematian sekitar 15 pengunjuk rasa dan penahanan sekitar 300 orang yang terlibat dalam unjuk rasa tersebut.


Untuk diketahui, Somalia merupakan negara yang sangat bergantung pada bantuan asing.

PBB sendiri hadir di Somalia untuk memberikan pelatihan, seragam, dan tunjangan untuk pasukan keamanannya, yang memerangi kelompok militan Islam al-Shabab.

Sementara itu, Robow yang merupakan mantan wakil pemimpin al-Shabab, membelot dari kelompok itu pada 2017. Dia mengumumkan Oktober lalu bahwa dia bermaksud mencalonkan diri sebagai presiden negara bagian Barat Daya Somalia.

Namun, pemerintah melarangnya untuk ikut pemilihan dan pasukan keamanan menangkapnya pada awal Desember lalu. Pemerintah mengatakan dia tidak melepaskan ideologi ekstremisnya, meski telah membelot.

Namun Haysom menulis surat kepada pemerintah Somalia pada 30 Desember lalu untuk mempertanyakan dasar hukum penangkapan Robow dan tindakan keras selanjutnya terhadap para pendukungnya yang berdemonstrasi di Baidoa, ibukota negara bagian Barat Daya.

Tidak jelas apakah pemerintah menjawab keprihatinan Haysom, tetapi Menteri Luar Negeri Ahmed Isse Awad mengatakan utusan PBB tidak lagi diterima di negara itu.

"Haysom telah melanggar aturan diplomatik, dan bertindak seolah-olah dia adalah kepala atau penguasa Somalia. Dia memalukan terhadap tindakan PBB dan telah melanggar kedaulatan dan kemerdekaan Somalia," katanya kepada BBC.

Haysom merupakan warga negara Afrika Selatan dan penasihat hukum untuk Presiden kulit hitam pertama negara itu Nelson Mandela. Dia kemudian bertugas sebagai utusan PBB untuk Afghanistan, Sudan dan Sudan Selatan.

Dia diangkat sebagai wakil khusus kepala PBB Antonio Guterres untuk Somalia pada September 2018, dan ditugaskan tugas membantu mencapai perdamaian di negara itu. [mel]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya