Berita

Xi Jingping/BBC

Dunia

Xi Jinping: Taiwan Harus Disatukan Kembali Dengan China, Dengan Atau Tanpa Kekerasan

RABU, 02 JANUARI 2019 | 18:59 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Presiden China Xi Jinping mendesak rakyat Taiwan untuk menerima kenyataan bahwa Taiwan harus dipersatukan kembali dengan China.

Dalam pidatonya yang menandai 40 tahun sejak dimulainya reformasi, Xi mengulangi seruan Beijing untuk penyatuan damai atas dasar "satu negara dua sistem".

Di bawah formula "satu negara, dua sistem" tersebut, Taiwan akan memiliki hak untuk menjalankan urusannya sendiri. Pengaturan serupa digunakan di Hong Kong.


Namun, dia juga memperingatkan bahwa China memiliki hak untuk menggunakan kekerasan.

Dalam pidatonya, Xi mengatakan kedua belah pihak adalah bagian dari keluarga China yang sama. Xi juga menekankan bahwa  kemerdekaan Taiwan adalah arus yang merugikan dari sejarah dan jalan buntu.

"(Orang Taiwan) harus memahami bahwa kemerdekaan hanya akan membawa kesulitan," kata Xi seperti dimuat "BBC, seraya menambahkan Beijing tidak akan pernah mentolerir segala bentuk kegiatan yang mempromosikan kemerdekaan Taiwan.

Sebaliknya, tambah Xi, penyatuan adalah persyaratan yang tak terhindarkan.

Dia juga menekankan bahwa hubungan dengan Taiwan adalah bagian dari politik dalam negeri China. Karena itulah, campur tangan asing tidak dapat ditoleransi.

Beijing diketahui menganggap pulau itu sebagai provinsi yang memisahkan diri dan komentar Xi ini sejalan dengan kebijakan lama China menuju penyatuan kembali.

Tetapi pada hari Rabu (2/1), Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan bahwa pulau itu tidak akan pernah menerima penyatuan kembali dengan China berdasarkan persyaratan yang ditawarkan oleh Beijing. [mel]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya