Berita

Pasca tsunami/RMOL

Dunia

Tsunami Selat Sunda Picu Kewaspadaan Jepang

SENIN, 31 DESEMBER 2018 | 07:27 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Tsunami Selat Sunda yang menghantam Indonesia bulan ini mencuri banyak perhatian di seluruh dunia. Banyak pihak yang kemudian membahas soal bagaimana negara mereka dapat menyiapkan diri menghadapi jenis tsunami Selat Sunda yang dianggap aneh.

Tsunami yang terjadi 23 Desember lalu diketahui menyebabkan sekitar 430 orang di sepanjang garis pantai Selat Sunda meninggal dunia. Tsunami datang tanpa ada sirine atau peringatan terlebih dahulu sebelumnya.

Seismolog dan pihak berwenang mengatakan, tsunami tersebut memiliki faktor-faktor yang sempurna yang menyebabkan deteksi dini nyaris tidak mungkin terjadi, mengingat keterbatasan peralatan yang ada.


Tetapi sejumlah pakar menyebut, di sisi lain, bencana itu seharusnya menjadi seruan untuk menyadarkan penelitian tentang pemicu dan kesiapsiagaan tsunami.

“Indonesia telah menunjukkan kepada seluruh dunia sejumlah besar sumber yang berpotensi menyebabkan tsunami. Diperlukan lebih banyak penelitian untuk memahami peristiwa yang tidak terduga itu," kata seismolog dari University of Southampton, Stephen Hicks.

"Tsunami adalah skenario terburuk untuk setiap harapan peringatan tsunami yang jelas, yakni kurangnya gempa bumi yang jelas untuk memicu peringatan, air dangkal, dasar laut kasar, dan kedekatan dengan garis pantai terdekat," sambung Hicks.

Sebagian besar tsunami tercatat dipicu oleh gempa bumi. Tapi kali ini, letusan gunung berapi Anak Krakatau yang menyebabkan kawahnya runtuh sebagian ke laut saat air pasang, mengirimkan gelombang setinggi lima meter yang menghantam daerah pesisir padat di pulau Jawa dan Sumatra.

Selama letusan, diperkirakan 180 juta meter kubik, atau sekitar dua pertiga dari pulau vulkanik yang berusia kurang dari 100 tahun, runtuh ke laut.

Tetapi letusan itu tidak mengguncang monitor seismik secara signifikan. Tidak adanya sinyal seismik yang biasanya terkait dengan tsunami membuat Badan Geofisika Indonesia (BMKG) awalnya membuat pernyataan bahwa tidak ada tsunami.

Muhamad Sadly, kepala geofisika di BMKG, kemudian mengatakan kepada Reuters, monitor pasang surutnya tidak dibuat untuk memicu peringatan tsunami dari peristiwa non-seismik.

Sementara itu, Kepala Lembaga Penelitian Bencana Internasional Jepang, Fumihiko Imamura, mengatakan bahwa dia tidak yakin sistem peringatan Jepang saat ini akan bisa mendeteksi tsunami seperti yang terjadi di Selat Sunda.

"Kami masih memiliki beberapa risiko ini di Jepang, karena ada 111 gunung berapi aktif dan kapasitas rendah untuk memantau letusan yang menghasilkan tsunami," jelasnya.

Para ilmuwan telah lama menandai keruntuhan Anak Krakatau, yang terletak sekitar 155 km barat ibukota, sebagai sebuah keprihatinan. Bahkan, sebuah studi tahun 2012 yang diterbitkan oleh Geological Society of London menganggapnya sebagai "bahaya tsunami."

Anak Krakatau telah muncul dari gunung berapi Krakatau, yang pada tahun 1883. Gunung Krakatau meletus dalam salah satu ledakan terbesar dalam sejarah, dan menewaskan lebih dari 36.000 orang dalam serangkaian tsunami dan menurunkan suhu permukaan global sebesar satu derajat celcius dengan abu.[mel]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya