Berita

Saad al-Hariri/Reuters

Dunia

Kebuntuan Pemerintah Berlanjut, Ancaman Krisis Moneter Di Depan Mata

MINGGU, 30 DESEMBER 2018 | 23:29 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

. Lebanon saat ini berpotensi menghadapi krisis keuangan jika kebuntuan pemerintahan terus terjadi. Begitu peringatan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Lebanon, Ali Hassan Khalil akhir pekan ini.

Diketahui bahwa para politisi di negara tersebut diketahui masih berjuang untuk membentuk pemerintahan baru setelah hampir delapan bulan sejak pemilihan parlemen. Perdana Menteri yang ditunjuk Saad al-Hariri tidak mampu membawa partai-partai saingan Lebanon bersama-sama menjadi sebuah pemerintah persatuan nasional yang dapat memberikan reformasi fiskal.

"Dampak dan konsekuensi dari krisis ekonomi saat ini adalah yang tertinggi. Krisis mulai berubah menjadi masalah finansial," kata Khalil seperti dimuat Reuters (Minggu, 30/12).


"Kami berharap itu tidak akan menjadi krisis moneter," tambahnya,

Dengan rasio utang tertinggi ketiga dunia terhadap PDB, Lebanon telah mengalami tahun-tahun pertumbuhan ekonomi yang lemah. Negara tersebut didesak oleh Dana Moneter Internasional tahun ini untuk melakukan langkah-langkah genting demi mengembalikan keuangan publik pada pijakan yang berkelanjutan.

Upaya untuk menyelesaikan pemerintah mencapai hambatan baru minggu lalu setelah tampak dekat dengan resolusi. Partai-partai berselisih tentang berapa banyak kursi yang masing-masing fraksi akan dapatkan di kabinet dan distribusi portofolio utama.

Sementara itu, sistem perbankan adalah ujung tombak perekonomiannya dan memegang banyak utang pemerintah di Lebanon. [mel]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya