Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Jerman Segera Rekrut Warga Uni Eropa Untuk Pos Militer?

KAMIS, 27 DESEMBER 2018 | 20:37 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Selang tujuh tahun setelah Jerman membatalkan wajib militer, kepala pertahanannya pekan ini mengatakan bahwa mempekerjakan warga negara Uni Eropa di pos militer adalah sebuah pilihan.

Inspektur jenderal Angkatan Darat Eberhard Zorn mengatakan pasukan harus melihat ke segala arah di saat kurangnya personel yang memenuhi syarat, seperti dokter dan spesialis IT di tubuh militer.

Jenderal Zorn mengatakan kepada kelompok surat kabar Funke bahwa Bundeswehr membutuhkan personel dan tentara harus mendorong keras untuk generasi baru yang cocok. Meski pun begitu, warga negara Uni Eropa yang berseragam adalah "pilihan" untuk diperiksa hanya di bidang spesialis.


Di bawah undang-undang pasca Perang Dunia II, tentara di militer Jerman haruslah orang Jerman.

Sementara itu, komisioner parlemen untuk angkatan bersenjata Jemran, Hans-Peter Bartels, mengatakan merekrut warga negara Uni Eropa sudah merupakan semacam "normalitas" karena banyak tentara sudah memiliki kewarganegaraan ganda atau latar belakang imigran.

Jerman sendiri diketahui memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas militernya sebanyak 21.000 personel pada tahun 2025 mendatang.

Selain itu, Eberhard Zorn, seperti dimuat BBC (Kamis, 27/12), mengatakan bahwa dia berjanji untuk meningkatkan anggaran pertahanannya dari 1,2 persen menjadi 1,5 persen dari produk domestik bruto pada tahun 2024.

Di sisi lain, Menteri Pertahanan Jerman, Ursula von der Leyen mengatakan dalam sebuah wawancara pada hari Kamis (27/12) bahwa 182.000 tentara berseragam saat ini dipekerjakan oleh militer Jerman. Jumlah ini meningkat 6.500 dalam dua tahun. Dalam tujuh tahun, jumlah itu akan mencapai 203.000 tentara.

Dia mengatakan, tentara Jerman sekarang terdiri dari 12 persen wanita dan tahun ini saja satu dari tiga orang yang melamar menjadi seorang perwira adalah seorang wanita. [mel]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya