Berita

Assange dan Anderson/Net

Global

Pamela Anderson Kecam PM Australia Atas Komentar Tidak Senonoh

SENIN, 19 NOVEMBER 2018 | 20:23 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Mantan model dan bintang "Baywatch", Pamela Anderson mengecam Perdana Menteri Australia Scott Morrison karena menertawakan permintaannya untuk membebaskan pendiri WikiLeaks, Julian Assange.

Dalam sebuah surat terbuka yang dipublikasikan di situsnya akhir pekan kemarin, Anderson mengatakan bahwa dia mengecam Morrison karena komentarnya yang membuatnya merasa diremehkan dan ditertawakan.

Komentarnya mengikuti wawancara yang dilakukan awal bulan ini dengan program televisi 60 Minutes Australia. Dalam kesempatan itu, Anderson memohon kepada Perdana Menteri Scott Morrison untuk memfasilitasi kembalinya Assange ke Australia.


Anderson diketahui merupakan sosok yang dekat dengan Assange, meski belum jelas seperti apa hubungan keduanya. Beberapa kabar menyebut bahwa Anderson dan Assange terlibat hubungan romantis.

Namun yang pasti, Anderson muncul menjadi pendukung Assange yang vokal. Anderson pun dilaporkan telah mengunjungi Assange di kedutaan Ekuador di Inggris, di mana dia tinggal dan meminta suaka sejak beberapa tahun terakhir.

Menanggapi hal tersebut, Morrison menolak permohonan Anderson. Namun Morrison mengatakan bahwa dia punya banyak teman yang bertanya apakah mereka bisa menjadi utusan khusus Morrison untuk menyelesaikan masalah dengan Pamela.

Dalam suratnya, Anderson mengatakan bahwa tanggapan Morrison mengecewakan. Lebih dari itu, Anderson mengatakan bahwa komentar Morrosin tidak senonoh dan merupakan komentar yang tidak perlu diberikan pada seorang wanita yang menyuarakan pendapat politiknya.

"Kita semua layak mendapat yang lebih baik dari para pemimpin kita, terutama di lingkungan saat ini," kata Anderson dalam suratnya seperti dimuat CNN.

Morrison belum menanggapi surat terbuka tersebut. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya