Berita

Assange dan Anderson/Net

Dunia

Pamela Anderson Kecam PM Australia Atas Komentar Tidak Senonoh

SENIN, 19 NOVEMBER 2018 | 20:23 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Mantan model dan bintang "Baywatch", Pamela Anderson mengecam Perdana Menteri Australia Scott Morrison karena menertawakan permintaannya untuk membebaskan pendiri WikiLeaks, Julian Assange.

Dalam sebuah surat terbuka yang dipublikasikan di situsnya akhir pekan kemarin, Anderson mengatakan bahwa dia mengecam Morrison karena komentarnya yang membuatnya merasa diremehkan dan ditertawakan.

Komentarnya mengikuti wawancara yang dilakukan awal bulan ini dengan program televisi 60 Minutes Australia. Dalam kesempatan itu, Anderson memohon kepada Perdana Menteri Scott Morrison untuk memfasilitasi kembalinya Assange ke Australia.


Anderson diketahui merupakan sosok yang dekat dengan Assange, meski belum jelas seperti apa hubungan keduanya. Beberapa kabar menyebut bahwa Anderson dan Assange terlibat hubungan romantis.

Namun yang pasti, Anderson muncul menjadi pendukung Assange yang vokal. Anderson pun dilaporkan telah mengunjungi Assange di kedutaan Ekuador di Inggris, di mana dia tinggal dan meminta suaka sejak beberapa tahun terakhir.

Menanggapi hal tersebut, Morrison menolak permohonan Anderson. Namun Morrison mengatakan bahwa dia punya banyak teman yang bertanya apakah mereka bisa menjadi utusan khusus Morrison untuk menyelesaikan masalah dengan Pamela.

Dalam suratnya, Anderson mengatakan bahwa tanggapan Morrison mengecewakan. Lebih dari itu, Anderson mengatakan bahwa komentar Morrosin tidak senonoh dan merupakan komentar yang tidak perlu diberikan pada seorang wanita yang menyuarakan pendapat politiknya.

"Kita semua layak mendapat yang lebih baik dari para pemimpin kita, terutama di lingkungan saat ini," kata Anderson dalam suratnya seperti dimuat CNN.

Morrison belum menanggapi surat terbuka tersebut. [mel]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya