Berita

Ibrahim Mohamed Solih/Net

Global

Ini Lima Pekerjaan Rumah Presiden Baru Maladewa

SENIN, 19 NOVEMBER 2018 | 11:12 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Maladewa resmi memiliki presiden baru pada akhir pekan kemarin. Dia adalah Ibrahim Mohamed Solih. Dia baru saja diambil sumpah jabatan sebagai presiden ketujuh Maladewa.

Terpilihnya Solih menjadi orang nomor satu Maladewa menjadi sorotan dunia. Pasalnya, dalam hasil yang mengejutkan, Solih yang merupakan seorang anggota parlemen veteran berusia 54 tahun, berhasil mengalahkan calon petahana Abdulla Yameen yang digadang-gadang akan kembali menang dalam pilpres 23 September lalu.

Dalam pidato pengukuhannya di hadapan ribuan orang di stadion sepak bola nasional di ibukota, Solih bersumpah untuk menegakkan keadilan dan menangani korupsi di masa kepemimpinannya.


Namun, dia menghadapi lebih banyak pekerjaan rumah lainnya yang perlu dikerjakan demi memulihkan stabilitas dan mendorong reformasi demokrasi dan ekonomi Maladewa.

Al Jazeera merangkum setidaknya ada lima pekerjaan rumah besar yang harus dihadapi oleh Solih di kursi Presiden Maladewa.

Pertama adalah utang China. Dalam pidatonya, Solih mengatakan Maladewa saat ini sedang berada dalam situasi keuangan yang sulit karena proyek pembangunan yang ceroboh.

Pemerintahan Yameen sebelumnya diketahui dekat dengan China. Selama kepemimpinan Yameen, Beijing telah meminjamkan sekitar 1,5 miliar dolar AS kepada Maladewa untuk mendanai peningkatan bandara internasional utama negara itu, termasuk membangun jembatan yang menghubungkannya dengan Male serta proyek perumahan besar-besaran di pusat populasi baru.

Angka utang itu lebih dari seperempat dari produk domestik bruto tahunan Maladewa.

Pekerjaan rumah kedua adalah koalisi yang tidak kuat. Solih diketahui bergabung dengan pemilihan presiden pada jam kesebelas setelah menerima dukungan dari koalisi empat partai politik oposisi yang para pemimpinnya dipenjarakan atau diasingkan. Di antara mereka adalah mantan presiden, Mohamed Nasheed dan Maumoon Abdul Gayoom, serta taipan pariwisata Qasim Ibrahim, yang tidak berhasil mencalonkan diri sebagai presiden dua kali sebelumnya.

Meski berkoalisi, namun empat partai tersebut memiliki perbedaan ideologi yang signifikan dan para pemimpin mereka telah bentrok keras selama lebih dari satu dekade. Hal itu membuat koalisi di balik kemenangan Solih menjadi rapuh.

Ketiga, akuntabilitas untuk korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Solih diketahui mencalonkan diri sebagai presiden yang menjanjikan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi di bawah pemerintahan Yameen, termasuk pemenjaraan para pembangkang, pembunuhan, penghilangan, dan pencurian setidaknya 79 juta dolar dari pendapatan pariwisata.

Badan pencucian uang melaporkan Yameen telah menerima 1.5 juta dolar AS menjelang pemilihan September.

Solih, pada upacara pengambilan sumpahnya, berjanji untuk mengungkapkan temuan dari penyelidikan semacam itu sehingga Maladewa dapat bergerak maju sebagai sebuah bangsa.

Keempat adalah reformasi peradilan. Dari banyak tantangan yang dihadapi pemerintahan barunya, Solih dalam pidato pengukuhannya mengidentifikasi reformasi untuk memastikan independensi peradilan sebagai prioritas tertinggi.

Hakim di Maladewa secara luas dianggap korup dan tidak memenuhi syarat serta tunduk pada pengaruh eksternal.

Di sisi lain, sangat sedikit tersangka yang dituduh melakukan kejahatan, termasuk pembunuhan, berhasil dituntut. Pengadilan seperti itu sering diadakan di balik pintu tertutup.

Kelima adalah masalah kekerasan agama. Maladewa yang merupakan negara Muslim Sunni, telah menyaksikan lonjakan dalam serangan yang dimotivasi oleh agama dalam dekade terakhir, termasuk pembunuhan blogger liberal Yameen Rasheed dan Afrasheem Ali, seorang sarjana Islam moderat dan anggota parlemen, serta hilangnya jurnalis Ahmed Rilwan. Solih berjanji untuk menyelidiki kasus-kasus tersebut.

Selain itu, sejumlah pemuda Maladewa telah meninggalkan negara itu untuk bertempur dengan kelompok-kelompok bersenjata di Timur Tengah, termasuk ISIS. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya