Berita

Politik

Lieus Sungkharisma: Politisi PDIP Charles Honoris Ahistoris

SABTU, 10 NOVEMBER 2018 | 06:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

. Tokoh masyarakat Tionghoa dan Ketua Pelaksana Rumah Aspirasi Prabowo-Sandi, Lieus Sungkharisma mengatakan, politisi PDIP, Charles Honoris yang meminta pemerintah Indonesia untuk mengkaji ulang hubungan dengan Arab Saudi ahistoris.

"Permintaan itu bukan saja sangat emosional, tapi juga menunjukkan Charles Ahistoris tidak ngerti sejarah," kata Lieus kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Jumat, (9/11).

Pada Oktober lalu, Charles meminta pemerintah Indonesia mengkaji ulang hubungan diplomasi dengan Arab Saudi, terlebih menyangkut pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI).


"Pemerintah harus mengkaji ulang hubungan kerjasama dengan Arab Saudi, khususnya terkait pengiriman buruh migran Indonesia melalui MoU," kata Charles selaku anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP.

Ditambahkan Lieus, Charles bahkan meminta perjanjian TKI dengan Arab Saudi dibatalkan dan mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan moratorium yang sudah pernah diterapkan pada tahun 2015 lalu.

"Saya mendorong agar moratorium terhadap 21 negara yang pernah diterapkan pada pemerintahan Jokowi di tahun 2015 yang lalu agar diterapkan kembali, sehingga tidak ada lagi pengiriman buruh migran Indonesia ke negara negara yang perlindungan terhadap hak asasi manusianya masih lemah," ujar Charles.

Atas pernyataan Charles itu, Lieus menyebut permintaan itu sangat emosional dan menunjukkan yang bersangkutan tidak paham sejarah.

"Indonesia itu punya hubungan historis yang sangat panjang dan tidak bisa dihilangkan begitu saja. Jangan karena satu dua kasus lalu kita dengan emosional menyikapinya," ujar Lieus.

Bahkan, kata Lieus, saat ini dia tengah mengadvokasi TKW asal Banyumas yang tidak ditanggapi pemerintah hingga saat ini.

"Saya sedang mengurus Shinta, TKW asal Banyumas yang sudah empat tahun lumpuh di Taiwan sedang pemerintah tidak juga menolong dan membawanya pulang," pungkasnya. [rus]

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

KPK Benaran Sakit Jiwa, Gedung Merah Putih Mending untuk Merawat ODGJ

Kamis, 16 Juli 2026 | 19:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Harga Minyak Dunia Menetap di Level 84 Dolar AS

Jumat, 17 Juli 2026 | 10:17

Kejaksaan Agung Casablanca Bebaskan A.M. demi Jaga Objektivitas Proses Hukum

Jumat, 17 Juli 2026 | 10:16

Usulan Nasdem Naikkan Ambang Batas Diduga untuk Jegal PSI

Jumat, 17 Juli 2026 | 10:14

Komisi XII DPR: Kelangkaan BBM di Sumut Bukan Persoalan Biasa

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:58

IHSG Balik Arah ke Zona Merah, Dolar AS Melemah ke Rp17.943

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:45

Pertarungan Bisnis Adidas-Nike dan Pundi Pundi FIFA di Piala Dunia 2026

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:44

Pulau Baai Butuh Solusi Permanen, Bukan Pengerukan Berulang

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:39

Emas Antam Anjlok Rp27.000, Satu Gram Jadi Rp2,6 Juta

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:31

Bobby Adhityo Dicecar KPK soal Pengaturan Temuan Audit BPK

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:26

Terungkap, 307 Ribu QR Code BBM Subsidi Bermasalah Diblokir

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:17

Selengkapnya