DI setiap hajatan pemilu, suara santri selalu menjadi rebutan. Mulai dari kontestasi tingkat lokal sampai pada level nasional. Wajar karena ceruk segmen suara santri cukup besar dan bisa mendongkrak elektabilitas.
Para politisi sangat paham akan keberadaan kaum santri yang secara proporsi sangat besar dan akan sangat mempengaruhi mapping elektoral. Sehingga sangat wajar dukungan dari segmen ini memberi kontribusi yang sangat besar dan nyata terhadap tingkat keterpilihan dalam setiap hajatan konstestasi elektoral.
Secara kultural para santri sangat manut, taat dan patuh pada titah para kiai yang meraka anggap sebagai pemimpin dan guru. Dengan demikian, suara santri ada di tangan kiai.
Ketaatan para santri menjadikan pola kepemimpinan dalam pesantren menjadi paternalistik di mana pengaruh kepemimpinan (kiai) mempunyai legitimasi dan penerimaan (akseptabel) yang sangat kuat dan pemimpin dianggap sebagai pelindung yang dapat mengayomi layaknya seorang bapak terhadap anak-anaknya.
Untuk mendapatkan dukungan politik dari kalangan santri para politisi mutlak harus melakukan pendekatan yang intens kepada para kiai sebagai pemegang otoritas di wilayah pesantren.
Namun para politisi saat ini harus memutar otak dan harus lebih sensitif. Karena para kiai juga sudah sangat berpangalaman serta lihai dalam menghadapi situasi politik yang menempatkan mereka dalam pusaran perebutan dukungan.
Sensitivitas para politisi yang dimaksudkan adalah pertama, belum tentu memberikan dukungan. Bahwa sambutan dan keramahtamahan para kiyai dan santri ketika datang untuk berkunjung ke pesantren bukan lah berarti mereka telah memberikan dukungan politik 'gratis'.
Para kiai secara adab tentu akan sangat memuliakan para tamu, calon gubernur, calon presiden dan kepala daerah lain yang datang berkunjung. Ini adalah kewajiban seorang muslim menjamu tamu dan membangun silaturahim. Nah, belum tentu akan memberikan dukungan politik dalam bentuk suara di TPS.
Kedua, fragmentasi kiai dan pesantren. Sebaran dan jumlah pesantren di seluruh Indonesia, terutama di pulau Jawa, menjadikan para kiai bersifat lebih otonom dalam membina dan mengurus pesantrennya masing-masing, bahkan sampai urusan politik.
Tidak ada alur komando dan intruksi yang membuat para kiai hanya mengikuti arus dukungan terhadap kandidat tetentu bahkan yang tergabung dalam satu organisasi sakali pun.
Situasi ini membuka ruang kepada masing-masing kubu pendukung capres-cawapres untuk melakukan pendekatan yang lebih intensif karena peluang untuk mendapatkan dukungan dari kalangan santri masih terbuka lebar.
Pendekatan yang intensif dan kemampuan memberikan janji angin syorga yang menyakinkan bisa menjadi kunci dalam pendekatan ini, bukan hanya terpaku pada kandidat yang pernah nyantri atau tidak.
Karena kalangan santri juga sadar dan punya kalkulasi politik sendiri, dan mereka tidak lagi mau hanya dimobilisasi mendukung kandidat tertentu dan dikemudian hari mereka diabaikan dan ditinggalkan.
Tak mau terulang kasus mendorong mobil mogok, setelah mobil jalan, yang mendorong ditinggalkan. Kiai dan santri minta kontrak politik sampai pembayaran berupa bantuan yang kongkrit diselesaikan di depan.
Suara santri dan kiyai seringkali hanya dijadikan sebagai komoditas politik semata, seringkali dimanfaatkan, dipakai hanya untuk kepentingan kendaraan politik semata.
Setelah kepentingan politik selesai, selesai pula kunjungan ke pesantren dan cium tangan kiai. Begitu mendekati pemilu, penyakit politisi kambuh lagi, dan terus berulang.
Santri dan kiai sebetulnya mereka sadar bahwa mereka hanya dijadikan sebagai komoditas politik dalam rangka mendulang elektoral dalam setiap hajatan kontestasi elektoral seperti pilpres, pileg dan pilkada.
[***]Penulis adalah Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting.
