Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Berebut Ceruk Santri

MINGGU, 21 OKTOBER 2018 | 18:43 WIB | OLEH: PANGI SYARWI CHANIAGO

DI setiap hajatan pemilu, suara santri selalu menjadi rebutan. Mulai dari kontestasi tingkat lokal sampai pada level nasional. Wajar karena ceruk segmen suara santri cukup besar dan bisa mendongkrak elektabilitas.

Para politisi sangat paham akan keberadaan kaum santri yang secara proporsi sangat besar dan akan sangat mempengaruhi mapping elektoral. Sehingga sangat wajar dukungan dari segmen ini memberi kontribusi yang sangat besar dan nyata terhadap tingkat keterpilihan dalam setiap hajatan konstestasi elektoral.

Secara kultural para santri sangat manut, taat dan patuh pada titah para kiai yang meraka anggap sebagai pemimpin dan guru. Dengan demikian, suara santri ada di tangan kiai.


Ketaatan para santri menjadikan pola kepemimpinan dalam pesantren menjadi paternalistik di mana pengaruh kepemimpinan (kiai) mempunyai legitimasi dan penerimaan (akseptabel) yang sangat kuat dan pemimpin dianggap sebagai pelindung yang dapat mengayomi layaknya seorang bapak terhadap anak-anaknya.

Untuk mendapatkan dukungan politik dari kalangan santri para politisi mutlak harus melakukan pendekatan yang intens kepada para kiai sebagai pemegang otoritas di wilayah pesantren.

Namun para politisi saat ini harus memutar otak dan harus lebih sensitif. Karena para kiai juga sudah sangat berpangalaman serta lihai dalam menghadapi situasi politik yang menempatkan mereka dalam pusaran perebutan dukungan.

Sensitivitas para politisi yang dimaksudkan adalah pertama, belum tentu memberikan dukungan. Bahwa sambutan dan keramahtamahan para kiyai dan santri ketika datang untuk berkunjung ke pesantren bukan lah berarti mereka telah memberikan dukungan politik 'gratis'.

Para kiai secara adab tentu akan sangat memuliakan para tamu, calon gubernur, calon presiden dan kepala daerah lain yang datang berkunjung. Ini adalah kewajiban seorang muslim menjamu tamu dan membangun silaturahim. Nah, belum tentu akan memberikan dukungan politik dalam bentuk suara di TPS.

Kedua, fragmentasi kiai dan pesantren. Sebaran dan jumlah pesantren di seluruh Indonesia, terutama di pulau Jawa, menjadikan para kiai bersifat lebih otonom dalam membina dan mengurus pesantrennya masing-masing, bahkan sampai urusan politik.

Tidak ada alur komando dan intruksi yang membuat para kiai hanya mengikuti arus dukungan terhadap kandidat tetentu bahkan yang tergabung dalam satu organisasi sakali pun.

Situasi ini membuka ruang kepada masing-masing kubu pendukung capres-cawapres untuk melakukan pendekatan yang lebih intensif karena peluang untuk mendapatkan dukungan dari kalangan santri masih terbuka lebar.

Pendekatan yang intensif dan kemampuan memberikan janji angin syorga yang menyakinkan bisa menjadi kunci dalam pendekatan ini, bukan hanya terpaku pada kandidat yang pernah nyantri atau tidak.

Karena kalangan santri juga sadar dan punya kalkulasi politik sendiri, dan mereka tidak lagi mau hanya dimobilisasi mendukung kandidat tertentu dan dikemudian hari mereka diabaikan dan ditinggalkan.

Tak mau terulang kasus  mendorong mobil mogok, setelah mobil jalan, yang mendorong ditinggalkan. Kiai dan santri minta kontrak politik sampai pembayaran berupa bantuan yang kongkrit diselesaikan di depan.

Suara santri dan kiyai seringkali hanya dijadikan sebagai komoditas politik semata, seringkali dimanfaatkan, dipakai hanya untuk kepentingan kendaraan politik semata.

Setelah kepentingan politik selesai, selesai pula kunjungan ke pesantren dan cium tangan kiai. Begitu mendekati pemilu, penyakit politisi kambuh lagi, dan terus berulang.

Santri dan kiai sebetulnya mereka sadar bahwa mereka hanya dijadikan sebagai komoditas politik dalam rangka mendulang elektoral dalam setiap hajatan kontestasi elektoral seperti pilpres, pileg dan pilkada.[***]

Penulis adalah Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya