Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Buruh Akan Demo Tolak Kenaikan Upah 8,03 Persen

JUMAT, 19 OKTOBER 2018 | 20:29 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

. Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan turun ke jalan. Demonstrasi menolak imbauan pemerintah pusat agar kepala daerah menaikkan upah minimum tahun 2019 sebesar 8,03 persen.

"Aksi unjuk rasa akan dilakukan di berbagai kota," kata Presiden KSPI Said Iqbal melalui pesan elektronik kepada redaksi, Jumat (19/10).

Di tingkat nasional, demo akan dipusatkan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada 24 Oktober 2018. Sebanyak 5 ribu buruh dari Jabodetabek dan Banten akan bergabung dalam aksi tersebut.


Selain menolak kenaikan upah minimum sebesar 8,05 persen, demonstrasi juga mengusung tuntutan cabut Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015, dan meminta kenaikan upah minimum sebesar 20 hingga 25 persen.

Said Iqbal merinci daerah yang sudah memastikan ikut dalam aksi adalah Bandung tanggal 25 Oktober, Medan tanggal 29 Oktober, Surabaya tanggal 29 Oktober 2018,  Semarang tanggal 30 Oktober, dan Batam-Kepulauan Riau tanggal 31 Oktober.

"Dalam aksi ini, buruh juga akan menyerukan untuk tidak memilih pemimpin yang pro upah murah dengan menerapkan PP 78/2015 dalam Pemilu 2019," tukas Iqbal.[dem]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

UPDATE

Presiden Prabowo Patok Belanja Negara Rp4.097 Triliun, Defisit Rp671,2 T di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 18:15

Pemerintah Anggarkan Belanja Rp4.097 Triliun untuk Delapan Program Prioritas di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:59

Titah Prabowo Usut Tambang Ilegal Wajib Dilaksanakan TNI-Polri

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:55

Prabowo Targetkan Efisiensi Rp360 Triliun dari Belanja Pemerintah

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:41

Muktamar NU dalam Pusaran Politik Kepentingan Umat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:20

Prabowo Usul Beri Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora dengan Talenta Terbaik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:10

Iwan Sumule: Program Prabowo adalah Amanat Konstitusi

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:09

Kepastian RUU Perampasan Aset, Menteri Hukum: Tunggu DPR Gelar Uji Publik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:53

Prabowo Siapkan Ambulans Udara hingga Tim Dokter Terbang untuk Layani Daerah Terpencil

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:52

Prabowo Buka Opsi Datangkan Dokter dari Luar Negeri untuk Praktik di Indonesia

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:32

Selengkapnya