Berita

Jokowi/Net

Politik

Jokowi Bisa Diimpeach

SELASA, 16 OKTOBER 2018 | 12:23 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

Joko Widodo (Jokowi) bisa diimpeach atau dicopot dari jabatannya sebagai presiden. Pasal pemakzulan yang dapat didakwakan kepada Jokowi adalah defisit anggaran.

"Defisit anggaran sudah lebih 3 persen. Presiden harus diimpeach!" kata politisi senior Djoko Edhi Abdurrahman kepada Kantor Berita Politik RMOL, sesaat lalu (Selasa, 16/10).

Djoko Edhie merujuk UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 12 Ayat 3 dalam UU tersebut tegas dinyatakan bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal 3 persen.


"Itu hukum besi fiskal kita. Presiden memenuhi syarat untuk diimpeach," katanya.

Mantan anggota Komisi 3 DPR ini bercerita dulu kebijakan tax amnesty diambil dalam rangka mengurangi defisit anggaran. Kebijakan ini dibuat karena mestinya untuk menutup defisit harus mencari utang Rp 600 triliun.

"DPR bicara dong. Dulu DPR bicara juga soal tax amenesti. Defisit sudah lebih 3 persen dari sebulan lalu, sudah lama. Ya kalau nggak, Mukidi harus tahu diri. Harus mundur!" tukas Djoko Edhie. [jto]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

UPDATE

Presiden Prabowo Patok Belanja Negara Rp4.097 Triliun, Defisit Rp671,2 T di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 18:15

Pemerintah Anggarkan Belanja Rp4.097 Triliun untuk Delapan Program Prioritas di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:59

Titah Prabowo Usut Tambang Ilegal Wajib Dilaksanakan TNI-Polri

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:55

Prabowo Targetkan Efisiensi Rp360 Triliun dari Belanja Pemerintah

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:41

Muktamar NU dalam Pusaran Politik Kepentingan Umat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:20

Prabowo Usul Beri Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora dengan Talenta Terbaik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:10

Iwan Sumule: Program Prabowo adalah Amanat Konstitusi

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:09

Kepastian RUU Perampasan Aset, Menteri Hukum: Tunggu DPR Gelar Uji Publik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:53

Prabowo Siapkan Ambulans Udara hingga Tim Dokter Terbang untuk Layani Daerah Terpencil

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:52

Prabowo Buka Opsi Datangkan Dokter dari Luar Negeri untuk Praktik di Indonesia

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:32

Selengkapnya