Kurangnya sosialisasi terkait biaya pemakaman terhadap masyarakat Jakarta dari Dinas Kehutanan menuai banyak kritikan dari sejumlah anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta.
Ketua Komisi A DPRD DKI, Jakarta William Yani, mengkritik soal biaya pemakaman yang tertutup dan terkesan tidak transparan bagi masyarakat.
Menurutnya jika biaya pemakaman itu gratis ataupun tidak, maka masyarakat ibukota harus mengetahuinya. Pasalnya dari laporan yang ia terima, biaya pemakaman memiliki harga yang berbeda-beda di setiap TPU Jakarta.
"Bisa nggak dikasih pengumuman, itu pasang plang di depan TPU rincian biaya pemakaman sehingga masyarakat jelas mengetahuinya," kata Yani di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (13/9).
Rincian yang di maksud yakni biaya gali lubang kubur makam, pemasangan tenda sekaligus tarif perawatan pemakaman. Menurutnya, hal ini juga harus disampaikam untuk menghindari adanya praktik pungutan liar.
"Itu harga semua ada di dalam, kalau gratis sebut gratis. Rinciannya coba dipasang di setiap TPU biar masyarakat tahu," jelasnya.
Ia menandang, hal tersebut akan sangat membantu masyarakat kurang mampu ibukota tanpa harus membayar uang sewa tenda.
"Ini kan juga membantu warga kita yang kurang mampu, dalam urusan perekonomian. Kita harus menyiapkan," tutupnya.
[fiq]
