Noviwaldy Jusman/RMOLRiau
. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau berjanji akan mencarikan solusi terkait permasalahan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. DPRD tak setuju tenaga honorer 'dirumahkan'.
Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman, mengatakan, DPRD tidak setuju dengan wacana merumahkan sejumlah tenaga honorer karena tidak tersedianya anggaran. Ia menilai langkah itu justru akan memperbanyak pengangguran.
Noviwaldy menambahkan, DPRD justru berencana untuk melakukan re-budgeting, sehingga kinerja honorer dapat makin ditingkatkan.
“Kemarin memang sempat ada isu untuk merumahkan sejumlah honorer akibat permasalahan anggaran bagi mereka tidak mencukupi. Tetapi pertimbangan kami (dewan, red), pengurangan ini akan lebih berdampak buruk karena memperbanyak pengangguran," ujar dia, seperti dilansir
Kantor Berita RMOLRiau, Rabu, (12/9)
“Kemarin memang sempat ada isu untuk merumahkan sejumlah honorer akibat permasalahan anggaran bagi mereka tidak mencukupi. Tetapi pertimbangan kami (dewan, red), pengurangan ini akan lebih berdampak buruk karena memperbanyak pengangguran," ujar dia, seperti dilansir
Kantor Berita RMOLRiau, Rabu, (12/9)
Noviwaldy menilai, merumahkan tenaga honorer bukan solusi yang tepat. “Kami memperjuangkan agar kebijakan itu digagalkan. Bahkan, kami ingin instansi terkait membuat sebuah Key Performance Indicator (KPI), untuk memacu kinerja honorer dan melakukan re-budgeting untuk mengelola anggaran honor," urainya.
Soal anggaran yang tidak tersedia bagi honorer, Noviwaldy menilai, seharusnya Pemprov dan pihak terkait melakukan penataan. Salah satunya dengan mengurangi besaran anggaran yang tidak bersentuhan langsung terhadap kepentingan masyarakat.
“Dari pada membuat pengangguran baru, lebih baik menunda pembangunan atau beberapa proyek yang apabila ditunda, tidak akan secara langsung merugikan masyarakat," tuturnya.
Lebih lanjut, anggota fraksi Partai Demokrat ini menjelaskan, rencananya, dalam pembahasan APBD setelah 1 Muharram ini, DPRD akan memfinalisasi pembahasan soal pendapatan. Penataan akan dilakukan setelahnya, yakni dalam pembahasan belanja daerah.
Noviwaldy menegaskan, DPRD Riau telah sepakat untuk memperjuangkan honorer agar dapat diangkat sebagai pegawai.
"Sedang kita bicarakan ke semua pihak, seperti Kementrian PAN-RB yang berkuasa penuh atas penerimaan CPNS. Terakhir saya sudah sampaikan aspirasi ini ke DPR RI, meminta revisi UU penerimaan ASN. Misalkan, honorer yang telah mengabdi sekian puluh tahun ada kesempatan untuk masuk," terangnya.
Ia menambahkan, DPR RI berjanji akan memasukan pembahasan revisi UU penerimaan ASN pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2019. “Kita berharap nanti akan ada payung hukum untuk mensejahterakan honorer," pungkasnya.
[yls]
