Warga Ibukota mengapreÂsiasi adanya pembangunan yang menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) dan denda koefisien luas bangunan (KLB) seperti sebelumnya diÂlakukan Pemprov DKI Jakarta.
Antara lain hasilnya Jalan Simpang Susun Semanggi, Resto Apung Muara Angke, beberapa pedestrian dan sejumlah Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
"Warga senang dan apresiasi, ada pembangunan untuk keÂpentingan publik, tapi uangnya dari swasta, bukan dari dana APBD," ujar Leandi, warga Jakarta Timur, kemarin.
Namun sayang, kata Leandi, kegiatan positif ini tidak dilanjutÂkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Alasannya, pembangunan Jakarta itu mengÂgunakan dana APBD saja.
Sebelumnya Gubernur Anies Baswedan mengatakan, ingin pembangunan proyek strategis di Jakarta harus menggunakan dana APBD, bukan dana dari swasta yang memiliki banyak kepentingan.
Ditambahkan Anies, pembanÂgunan dalam program prioritas merupakan wujud dari APBD, bukan dari sumber pendanaan lain, yaitu CSR dan KLB dunia usaha.
"Ketika hasilnya kita lihatnya KLB, kita lihatnya dana CSR, lah yang APBD-nya mana? SerÂing kita lihat program prioritas dananya bukan APBD. Karena APBD-nya tidak di-channel-kan dengan jelas," katanya.
Anies baru saja mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah. JumÂlah kegiatan itu mencapai 60 hal. Sebelumnya, Anies Baswedan terlebih dahulu telah mengeÂluarkan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pelaksanaan KegiaÂtan Strategis Daerah.
Untuk lebih memperjelas pelaksanaan program kerjanya, Anies Baswedan juga akan segera mengeluarkan instruksi gubernur. Seluruh aturan itu, lanjut Anies, dibuat untuk menÂerjemahkan visi dan misinya yang juga sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
"Tapi kalau lihat program RPJMD itu kan banyak banget," katanya.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi Pembangunan DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mengatakan, pemerintahan sebeÂlumnya memang mengkombinasiÂkan pembangunan Jakarta melalui dana APBD, CSR, dan KLB.
"Saling melengkapi satu denÂgan lainnya," kata Pandapotan saat dihubungi, kemarin.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, antara lain proyek yang terbangun oleh dana CSR yakni Jembatan Wiratman-Karsasa di SrengÂseng Sawah, Jakarta Selatan yang menghubungkan Jakarta dan Jawa Barat. Jembatan ini sempat dijuluki jembatan "InÂdiana Jones".
"Jembatan ini dibangun hanya dengan anggaran Rp1 miliar dan terbangun selama 4 bulan. Desainnya pun merupakan hasil sayembara yang diadakan oleh pemberi CSR yakni PT WiratÂman," jelasnya.
Direktur Utama PT WiratÂman Melani D Wangsadinata mengatakan, sebelum memulai pembangunan, tim perencana dari PT Wiratman telah melakuÂkan penyempurnaan desain, disesuaikan dengan criteria dan standard Jembatan untuk pejalan kaki dari kementrian PUPR serta kondisi dilapangan.
Secara garis besar, Jembatan Wiratman-Karkasa berupa SeÂcara garis besar, Jembatan WiratÂman-Karkasa berupa jembatan gantung asimetris yang memiliki panjang bentang 42 meter.
Struktur bawahnya terbuat dari beton bertulang sementara struktur atasnya dari material baja dengan ketinggian menara 8 meter. Mengacu pada data banjir tertinggi yang terjadi pada 2007, maka jarak bersih jembatan terhÂadap ketinggian muka air banjir ditetapkan setinggi 2 meter.
Setelah mendapatkan izin pelaksanaan, menurut Melani, ground breaking dilaksanakan pada 4 Mei lalu. Setelah diresÂmikan, jembatan itu diserahkan kepada warga untuk dimanfaatÂkan, dijaga dan dipelihara agar bertahan untuk jangka waktu yang lama. ***
